JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan pemerataan pembangunan infrastruktur sampai saat ini sangat tidak berkeadilan karena sebagian besar perencanaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan wilayah Jawa dan kota-kota besar lain.
"Sekarang ini kita lihat sendiri Jokowi, masalah Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan cuman di Jawa saja kalau yang lain-lain basa-basi saja nanti dapat sekian," kata Anggota Komisi V DPR RI Roem Kono, Sabtu (23/5) di Jakarta.
Menurut Roem, banyak daerah tertinggal memerlukan infrastruktur dalam rangka kepentingan produktivitas sangat tidak tersentuh dengan perencanaan yang baik dari pusat.
Dikatakan, keuangan pemerintah daerah sendiri tidak mungkin dipaksakan menangani kendala itu, sebab dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pas-pasan sekitar Rp 400 miliar kemungkinan besar hanya 10 persen digunakan untuk infrastruktur.
"Dari Rp 400 miliar itu dibagi-bagi, pegawai sekitar 60 persen, roda pemerintahan 15 persen, kemudian infrastruktur 10 persen sekitar Rp 40 miliar untuk pembangunan jalan berkilo-kilo meter. Bagaimana rakyat hidup dengan baik, menciptakan lapangan kerja kalau infrastruktur tidak ada, jadi kemiskinan akan tetap ada," kata Roem Kono, politisi partai Golkar sebagai pria kelahiran Gorontalo.
Dalam persoalan ini, Roem menawarkan solusi, agar Presiden Jokowi tidak memberikan subsidi atas pada proyek pengerjaan jalan tol di wilayah Jawa.
Diungkapkan, tidak sedikit Jokowi memberikan subsidi melalui APBN pada para investor yang mengalami kekurangan anggaran.
"Sekarang saya lihat jalan tol tetap disubsidi melalui APBN, ini ga benar," pungkas Roem yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.(RZ/AKS/rri/bh/sya)
|
