Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Buruh
Jika Betul Terealisasi dengan Baik, FBTPI-KPBI Dukung Kartu Pekerja
2018-11-29 14:18:30

Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI-KPBI), Abdul Rosid didampingi Perwakilan Direktorat Sosbud Baintelkam Mabes Polri AKBP Agus Sri Wahyuni. (Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai penerbitan Kartu Pekerja mendapat tanggapan dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI-KPBI),

Ketua Umum FBTPI-KPBI, Abdul Rosid, menyambut baik hadirnya Kartu Pekerja, karena memiliki tujuan yang baik. "Itikad baik pemerintah (Pemprov DKI) kita apresiasi lah," ujar Abdul di Jakarta, Kamis (29/11).

Namun, karena baru saja diluncurkan, pihaknya belum dapat memberikan penilaian secara rinci mengenai manfaat yang dirasakan oleh pekerja dari Kartu Pekerja tersebut.

"Kalau program ini betul-betul (terealisasi) mungkin membantu. (Tapi untuk benar-benar memahami kebutuhan/membantu buruh) pemerintah harus face to face (duduk bersama) ada pendekatan dengan organisasi buruh," jelasnya.

Dijelaskannya, dampak positif dari program Kartu Pekerja itu harus diwujudkan, mengingat besaran UMP DKI 2019 tak sesuai harapan mereka, karena dinilai tak sepadan dengan hitung-hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

Meski demikian, pihaknya meminta buruh menyampaikan aspirasi secara elegan. Apalagi kini momen Pemilu 2019, di mana semua pihak termasuk para buruh diharapkan menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi lima tahunan.

"Kami mempunyai arahan bahwa demokratisasi untuk memilih pasangan A dan B ya silahkan, tapi memilih dengan damai, demokratis, jangan terpengaruh isu-isu provokasi. Tidak boleh saling hujat, di media sosial, saling membenci satu sama lain," papar dia.

Sementara, perwakilan Polri dari Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Polri, AKBP Agus Sri Wahyuni, berharap para buruh berpartisipasi menjaga kondusifitas di masyarakat, terutama paska penetapan UMP DKI 2019. Ia percaya Pemprov DKI senantiasa mengkaji seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, dan mendengar masukan-masukan dari mereka.

"Pemerintah dalam hal ini gubernur dan timnya, telah melakukan pengkajian dan analisis yang mendalam untuk melakukan penetapan tersebut. Saya berharap rekan-rekan FBTPI (buruh) untuk menerima penetapan tersebut. Saya juga mengajak FBTPI dan buruh semua, untuk senantiasa menjaga situasi aman dan kondusifitas Jakarta," tandasnya.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Buruh
KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
Jika Betul Terealisasi dengan Baik, FBTPI-KPBI Dukung Kartu Pekerja
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]