Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Buruh Migran
 
BP2MI Gandeng Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Kepulangan Pekerja Migran ke Tanah Air | 2020-05-09 18:53:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin kepulangan setiap warga negara yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kampung halaman di Tanah Air melalui serangkaian disiplin yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa p
...

Kepala BP2MI Benny Ramdhani Grebek P3MI Nakal | 2020-05-04 10:30:54

BEKASI, Berita HUKUM - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggrebek PT. Tritunggal Nuansa Primatama, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) nakal di Jalan Wibawa Mukti ll, Gang Mayangsari, RT 005/003 No.79, Kelurahan Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi, Minggu (3/5).

Di tempat penampungan perusa
...

Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19 | 2020-04-18 15:17:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah wabah corona atau Pandemi Covid-19, para buruh bersikukuh menggelar demo besar-besaran mengepung DPR RI.

Aksi itu rencananya digelar pada 30 April mendatang untuk mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Omnibus Las, khususnya Cipta Kerja.

Aksi demo itu digagas Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang meru
...

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin | 2019-11-15 21:34:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, SE meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah untuk lebih adil dalam menerbitkan regulasi, sehingga nasib pekerja/ buruh di Indonesia tidak semakin buruk.

Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat dalam siaran pers, Jumat (15/11) menyoroti
...

KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei | 2019-05-18 19:56:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dalam bentuk apapun di momen pengumuman resmi KPU perihal hasil Pemilu 2019, Rabu 22 Mei mendatang.

Hal itu ditegaskan Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Kant
...

Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun | 2019-05-01 16:58:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar ekonomi dan politikus Indonesia, yang juga mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai situasi kini nampaknya demokrasi serasa telah dikhianati dan dicurangi, oleh karenanya Pemerintahan yang curang dan tidak demokratis, pasti tidak akan bertahan. Demikian kata Rizal Ramli pada awak media pasca dirinya men ...

Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat | 2019-02-07 04:25:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2).

Prabowo disambut langsung Presiden FSPMI Said Iqbal serta pasukan garda metal yang membuat barikade. Para buruh menyanyikan yel-yel serikat pekerja dan men
...

Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah? | 2019-01-24 10:47:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas tidak menentunya nasib ribuan pekerja PT Selaras Kausa Buasa (PT SKB) yang ditinggal kabur oleh pengusahanya.

Presiden DPP ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE mengemukakan bahwa, "berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 3.000 pekerja P
...

DPR Terus Pastikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 2019-01-17 10:13:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan terus memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawasan (Timwas) TKI guna memfokuskan pada perlindungan hak pekerja migran. Namun, hal ini juga perlu dibarengi dengan re ...

Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali | 2018-12-18 01:28:37

MAROKO, Berita HUKUM - Isu perlindungan pekerja migran kembali disuarakan di forum internasional. Kali ini dalam pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Rabat, Maroko. DPR RI mendukung sepenuhnya perlindungan dan kontrak kerja yang jelas bagi para pekerja migran seperti tertuang dalam Global Compact on Migration (GCM).

IPU yang menginisiasi
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]