Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pangan
Jaga Ketahanan Pangan, Beri Insentif Bagi Petani
Wednesday 08 Feb 2012 00:24:57

Sejumlah Petani padi sawahnya saat panen (Foto: BeritaHUKUM.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan insentif untuk petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Dengan adanya insentif yang baik, maka petani mau menanam bahan pangan," ujar SBY saat membuka Seminar dan Pameran Pangan Nasional "Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia Feed The World 2012" di Balai Sidang, Jakarta, Selasa (7/2).

Presiden mencontohkan, kondisi petani di Grobokan Jawa Tengah menurut cukuplah memprihatinkan. Umumnya mereka enggan menanam kedelai karena harga jualnya rendah. Namun ketika dirinya mengunjungi daerah tersebut dan mengintruksikan agar memberi insentif dengan menaikkan harga jual menjadi Rp6.000 per kilogram walhasil petanipun mau kembali menanam kedelai.

Menurut dia, untuk mencapai ketahanan pangan, semua pihak harus berusaha maksimal. Hal itu bisa dimulai di sektor pertanian. Bahkan, katanya, budaya sadar bahan pangan juga bisa dimulai dari keluarga dengan membiasakan diri menanam tanaman pangan di pekarangan rumah.

SBY mengatakan, permintaan akan pangan dunia akan terus naik. Hal itu disebabkan jumlah manusia di bumi sudah menembus angka tujuh miliar. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang mendongkrak permintaan pangan.

Untuk itu, sisi produksi pangan harus mendapatkan perhatian yang cukup. Tak hanya itu, semua pihak juga harus meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap stok pangan, seperti banjir dan kendala impor.

Presiden juga meminta dunia usaha, terutama yang bergerak dalam industri pangan, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kerja sama dengan instansi atau badan internasional terkait.

Program Berkelanjutan
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulistio mengatakan, tak ada jalan lain guna mengahadapi krisis pangan dunia, kecuali dengan melakukan program berkelanjutan memenuhi dalam kebutuhan pangan nasional.

Menurut dia, krisis pangan dewasa ini dan di masa depan tidak saja dihadapi oleh negara-negara miskin, tetapi juga negara maju baik di Asia maupun di Eropa. "Kami dunia usaha menyadari sepenuhnya bahwa upaya memenuhi pangan secara berkelanjutan tingkat nasional merupakan komitmen luar biasa. Untuk itu kami sangat siap," ujar dia,

Pasokan pangan di negara berkembang ke negara-negara maju terus merosot karena berbagai faktor. Di lain pihak negara maju sendiri memiliki kesulitan dalam menyediakan cukup bahan pangan karena masalah kekurangan lahan serta iklim yang tidak menentu.

Bambang menjelaskan, ada pun yang menjadi faktor krisis tersebut tidak hanya karena faktor iklim yang tidak bersahabat, masalah krisis energi serta pemanfaatan pangan untuk energi melainkan karena krisis politik di beberapa negara, krisis ekonomi dan moneter dunia.

“Selain itu, laju kerusakan lingkungan yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang mendorong penggunaan tambahan lahan untuk industri dan pemukiman,” jelas dia.(snc/ind)


 
Berita Terkait Pangan
 
Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
 
Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
 
Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
 
Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
 
Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]