Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KPK
JPKP: UU KPK Baru untuk Kebaikan Bangsa dan Perlu Disosialisasikan
2019-11-27 17:40:39

Ketua Umum JPKP (ketiga dari kiri) yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan DPW JPKP Provinsi Banten, Bahrul Ulum.(Foto:BH/Mos)
BANTEN, Berita HUKUM - Organisasi kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) menilai bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki tujuan positif demi kemajuan bangsa.

"Sebetulnya revisi UU KPK yang kini sudah sah diberlakukan itu ada sisi negatif dan positif. Tergantung sudut pandang pemahaman kita dan itu untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Ketua Umum JPKP yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan DPW JPKP Provinsi Banten, Bahrul Ulum.

Hal itu disampaikannya pada kegiatan silaturahmi bersama DPW JPKP Provinsi Banten bertajuk 'Bersinergi Membangun Negeri' yang diadakan di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (27/11).

Dia pun mengimbau banyak pihak agar tidak mudah percaya dengan kabar maupun berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait pemberlakuan dasar hukum lembaga anti rasuah hasil revisi tersebut. "Dan terkait hoax akan hal itu harus disikapi dengan bijaksana," jelasnya.

UU KPK hasil revisi tersebut, disebutnya, harus disosialisasikan secara tepat, agar masyarakat memahaminya dengan baik. "Diberikan pemahaman ke masyarakat agar paham mengenai fungsi dan mekanismenya," tuturnya.

Waspadai Radikalisme dan Terorisme

Di sisi lain, berkaitan dengan isu radikalisme dan terorisme yang sedang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, khususnya usai penyerangan mantan Menko Polhukam Wiranto di wilayah Menes, Pandeglang Banten, beberapa waktu lalu, pihaknya berharap agar masyarakat memiliki kepedulian terhadap bahaya terorisme.

"Harus kita waspadai bersama, kita harus bisa saling mengingatkan satu sama lain agar tak tersentuh radikalisme dan terorisme," ucapnya. (bh/mos)


 
Berita Terkait KPK
 
Ketika KPK Sudah Jinak
 
Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang Uji UU KPK
 
Para Advokat Pertegas Petitum Permohonan Uji UU KPK
 
Penggeledahan Kantor PDIP Harus Seizin Dewas KPK, Bukti Pelemahan KPK
 
Sindir Masinton Terkait OTT KPK, Said Didu: Kan Korupsinya 'Jualan' Keputusan Politik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Ekploitasi dan Perdagangan Anak Dibawah Umur
Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018
Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal
Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]