Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KPK
JPKP: UU KPK Baru untuk Kebaikan Bangsa dan Perlu Disosialisasikan
2019-11-27 17:40:39

Ketua Umum JPKP (ketiga dari kiri) yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan DPW JPKP Provinsi Banten, Bahrul Ulum.(Foto:BH/Mos)
BANTEN, Berita HUKUM - Organisasi kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) menilai bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki tujuan positif demi kemajuan bangsa.

"Sebetulnya revisi UU KPK yang kini sudah sah diberlakukan itu ada sisi negatif dan positif. Tergantung sudut pandang pemahaman kita dan itu untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Ketua Umum JPKP yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan DPW JPKP Provinsi Banten, Bahrul Ulum.

Hal itu disampaikannya pada kegiatan silaturahmi bersama DPW JPKP Provinsi Banten bertajuk 'Bersinergi Membangun Negeri' yang diadakan di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (27/11).

Dia pun mengimbau banyak pihak agar tidak mudah percaya dengan kabar maupun berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait pemberlakuan dasar hukum lembaga anti rasuah hasil revisi tersebut. "Dan terkait hoax akan hal itu harus disikapi dengan bijaksana," jelasnya.

UU KPK hasil revisi tersebut, disebutnya, harus disosialisasikan secara tepat, agar masyarakat memahaminya dengan baik. "Diberikan pemahaman ke masyarakat agar paham mengenai fungsi dan mekanismenya," tuturnya.

Waspadai Radikalisme dan Terorisme

Di sisi lain, berkaitan dengan isu radikalisme dan terorisme yang sedang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, khususnya usai penyerangan mantan Menko Polhukam Wiranto di wilayah Menes, Pandeglang Banten, beberapa waktu lalu, pihaknya berharap agar masyarakat memiliki kepedulian terhadap bahaya terorisme.

"Harus kita waspadai bersama, kita harus bisa saling mengingatkan satu sama lain agar tak tersentuh radikalisme dan terorisme," ucapnya. (bh/mos)


 
Berita Terkait KPK
 
KSAD dan Ketua KPK Tanda Tangani Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara
 
KPK Serahkan Aset Senilai Rp36 Miliar Ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
 
Situasi Politik Kini Sarat Semakin Oligarkhis dan Sentralistis
 
Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Murid-Murid Tak Punya Handphone Kepsek PAUD SAAJA Minta Kadisdik Turun Kelapangan
Sekjen GNPF: KAMI Punya Keprihatinan, Kegelisahan Dan Kemarahan Yang Sama Tentang Situasi Negeri
Ledakan Dahsyat Lebanon: Puluhan Meninggal, Ribuan Luka-luka, 'Seluruh Beirut Terhantam, Orang-orang Berlumur Darah'
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
Pemimpin Sejati Itu Memaafkan
Kejari Gunungkidul Tahan Lurah AG karena Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Kader Gus Dur Kecewa Jokowi Tak Adil pada Relawan Pilpres 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]