Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Irjen Kemendes Sugito di OTT KPK, Mendes PDTT Merasa Kaget
2017-05-28 10:22:13

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat jumpa pers di kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat setelah mendengar kabar Irjen Kemendes tersangkut permasalahan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa kaget, ungkapnya saat jumpa pers di kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).

KPK RI sebelumnya tetapkan Irjen Kemendes Sugito dan ketiga (3) orang lainnya sebegai Tersangka yang tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) kemarin pada, Jumat (26/5) terkait kasus suap yang diduga dilakukan untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT terhadap laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Sebelumnya, dirinya selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah berulang kali sampaikan pada pegawainya, bahwa KPK berhak audit seluruh satker di Kementerian tanpa beri pemberitahuan terlebih dahulu.

"Saya senang atas kasus yang berhubungan dengan integritas, jauh improvementnya," ujarnya, Sabtu (27/5).
.
Kemudian, sambungnya mengutarakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tentunya dapat menjadi pelajaran lebih baik lagi kinerja Kementerian yang dipimpinnya itu.

Selanjutnya, Eko berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kedepannya terbuka dan memberi keleluasaan apabila berkeinginan audit dan atau bagaimana. "Intinya saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan," jelasnya.

"Laporan keuangan Kemendes sesuai aturan berlaku, sesuai tanggungjawab staff, pejabat di Kementerian, bahkan dikerjakan sampai larut malam. Tentunya perlu diperbaiki kedepannya," ungkap Eko Putro.

Menurut sepengetahuannya bahwa peristiwa terkait ini tidak ada hubungan dengan dana desa. "Namun ini ada audit di Kemendes, terkait akuntabilitas," ujarnya.

Sementara, Eko Putro mengatakan tidak mau berspekulasi sejauh ini terkait kasus menimpa anak buahnya itu, namun akan berupaya untuk bertemu beliau (Irjen) secara langsung, atau ke pejabat KPK secara langsung.

Maka kedepannya nanti pihak Kementerian PDDT secara aturan posisinya itu mesti diganti. "Secara organisasi tidak bisa vacuum, dan besok pagi akan lakukan, tentukan siapa yang ganti," jelasnya.

"Beliau (irjen) selalu update ke saya, dan dia mendukung saya 'ketat' sekali untuk performance, dan integritas," tukasnya.

Adapun, Inspektur Jendral Kemdes PDTT Sugito (SUG) dan Eselon III Kemdes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP) keduanya dari Kemendes disangka memberikan uang pada Auditor BPK Ali Sadli (ALS), dan Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS) agar Kemendes memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes. Dalam proses OTT diamankan uang sejumlah Rp 40 juta, uang Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu.(bh/mnd)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait KPK
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
Mekanisme Dumas Menjadi Sorotan Komisi III DPR
Ketua Umum ICMI: KPK Tak Boleh Main Politik
Irjen Kemendes Sugito di OTT KPK, Mendes PDTT Merasa Kaget
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT di BPK dan Kemendes PDTT
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan
Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu
4 Pilar Kebangsaan Pondasi Kuat Menangkal Bahaya Laten Komunis
Kasus Penelantaran Pasien Terjadi Lagi, Kemenkes Tidak Belajar dari Kasus Sebelumnya
Surat Terbuka JATAM untuk Presiden Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]