JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan industri pangan nasional saat ini dinilai masih tradisional. Untuk menuju kedaulatan pangan seperti dicanangkan pemerintah, jalannya masih panjang. Butuh modernisasi pengelolaan industri pangan nasional.
Demikian penegasan Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (dapil Sumsel I) kepada Parlementaria, Rabu (11/2). Namun, Hafisz menyerukan agar kita tak menyerah dengan kondisi industri pangan nasional itu. Akses teknologi pangan perlu segera dibenahi. “Soal kedaulatan pangan masih panjang pencapaiannya walaupun kita tidak boleh menyerah karena industri pangan kita masih sangat tradisional dan tidak berbasiskan teknologi,” nilai Hafisz.
Karena basis teknologi belum banyak diserap, maka inefisiensi masih sering ditemukan dalam pengelolaan industri pangan nasional. Inefisiensi, lanjut politisi PAN ini, juga terjadi karena antarkementerian tidak bisa saling mengisi. “Mestinya pertanian didukung oleh teknologi pembibitan serta suplai gas yang cukup untuk pengadaan pupuk nasional.”
Menurut Hafisz, persoalan lain industri pangan adalah pengadaan lahan yang sering bermasalah. Komisi VI selalu memberi perhatian untuk hal ini agar BPN memiliki blue print tata pertanahan nasional, termasuk untuk alokasi pertanian. Bila akses teknologi, sinergi antarkementerian, dan pengadaan lahan sudah diperbaiki, program pemerintah di sektor industri pangan mudah dijalankan, termasuk cita-cita swasembada pangan.
Apalagi, saat ini pemerintah sedang mengusahakan untuk membatasi impor produk buah agar produk buah nasional meningkat. BRI sendiri sudah membuka kredit pertanian untuk menyambut kebijakan pemeritah itu. Hafisz mengaku sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Kredit pertanian, ujarnya, perlu diprioritaskan bagi para petani rakyat.(mh/dpr/bhc/sya) |
