Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Telekomunikasi
Indonesia Hadapi Gugatan Internasional Terkait Pemanfaatan Orbit Satelit
2018-04-13 07:41:55

Ilustrasi. Orbit Salelit.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan yang diajukan oleh salah satu perusahaan operator satelit dunia, Avanti Communications. Indonesia kabarnya bisa merugi hingga ratusan miliar rupiah atas tuntutan tersebut.

Tuntutan yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di London ini terkait pemanfaatan orbit satelit yang terbentang pada kordinat 123 derajat bujur timur (BT). Indonesia dianggap tidak memenuhi pembayaran peminjaman satelit sesuai perjanjian yang telah disepakati.

"Awalnya kita ingin memanfaatkan orbit satelit yang ada persis di atas Indonesia ini agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain. Namun dalam prosesnya ternyata banyak menemui hambatan sehingga kita digugat oleh Avanti. Semua ini terkait masalah pembayaran sewa," ujarnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rabu (11/4).

Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, pemerintah dianggap wajib mengisi slot tersebut karena tepat berada di atas Indonesia. Jika tidak segera diisi, Indonesia bisa saja mengalami kerugian secara bisnis dan bahkan pencurian data oleh negara lain.

Tuntutan ini kabarnya telah masuk ke Arbitrase Internasional. Kementerian Pertahanan dikabarkan harus melayani gugatan ini, supaya kerugian tidak bertambah karena biaya akan makin membengkak, belum lagi ada tuntutan tambahan dari perusahaan Hungaria.

Roy mengingatkan, harus ada kerja sama dari seluruh pihak agar masalah ini cepat terselesaikan. Untuk itu, Roy mengatakan Komisi I akan membentuk panitia kerja dengan kementerian terkait, dalam rangka pemanfaatan orbit satelit di atas Indonesia.(eps/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Telekomunikasi
Indonesia Hadapi Gugatan Internasional Terkait Pemanfaatan Orbit Satelit
Pastikan Layanan Kartu Prabayar Berlanjut, Masyarakat Diimbau Registrasi Ulang
Registrasi Kartu SIM, Harus Ada Jaminan Data Seluler Masyarakat Tidak Disalahgunakan
Banyak Wilayah Terisolir, Bone Bolango Butuh Banyak Tower Komunikasi
Haris Rusli: Revisi RPP 52 & 53 Th 2000 akan Jadikan Industri Telekomunikasi Suburkan Mafia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]