Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Telekomunikasi
 
Legislator: Jangan Jadikan Pemblokiran Internet sebagai Hobi Pemerintah | 2019-09-17 06:35:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais mengingatkan agar pemblokiran data internet tidak dijadikan sebagai hobi pemerintah ketika menghadapi isu-isu krusial. Sebab keputusan seperti ini dianggapnya sebagai keputusan yang gagap dan akan sangat merugikan citra pemerintah di mata masyarakat bahkan dunia.

Hal ini ia sa
...

Susah Bersaing, 4 Merek Ponsel Ini Pilih Hengkang dari Indonesia | 2019-07-25 12:19:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dengan banyaknya penduduk menjadi pasar yang menarik, termasuk untuk produsen ponsel. Namun tak semua merek ponsel mampu bertahan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, merek ponsel memang dipastikan akan kehilangan popularitasnya jika tidak mampu memberikan hal menarik bagi peminatnya.

Tidak mampu memperta
...

Ini Daftar 5 Penguasa Pasar Smartphone Global | 2019-06-09 00:34:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga riset pasar Counterpoint baru saja merilis data pengapalan ponsel sepanjang kuartal pertama 2019. Lantas, siapa lima penguasa pasar smartphone global saat ini?

Counterpoint mencatat pengiriman smartphone global pada tiga semester pertama mencapai 341 juta unit. Angka tersebut menurun 6% dari periode yang sama dari
...

Indonesia Hadapi Gugatan Internasional Terkait Pemanfaatan Orbit Satelit | 2018-04-13 07:41:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan yang diajukan oleh salah satu perusahaan operator satelit dunia, Avanti Communications. Indonesia kabarnya bisa merugi hingga ratusan miliar rupiah atas tuntutan tersebut.

Tuntutan yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis
...

Pastikan Layanan Kartu Prabayar Berlanjut, Masyarakat Diimbau Registrasi Ulang | 2018-02-27 05:51:41

BANDUNG, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli menyampaikan dua hari lagi, Rabu tanggal 28 Februari 2018 akan dimulai perhitungan mundur pemblokiran secara bertahap untuk kartu prabayar yang belum registrasi ulang. Untuk itu masyarkat diimbau untuk segera melakukan registrasi ulang k ...

Banyak Wilayah Terisolir, Bone Bolango Butuh Banyak Tower Komunikasi | 2017-03-03 09:12:39

GORONTALO, Berita HUKUM - PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) yang merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk yang bergerak di bidang infastruktur telekomunikasi agar bisa melakukan mengekspansi dan mengembangkan sayapnya, memperluas jangkauannya, serta menambah investasinya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.Hal ini diungkapkan ...

Haris Rusli: Revisi RPP 52 & 53 Th 2000 akan Jadikan Industri Telekomunikasi Suburkan Mafia | 2016-11-23 13:08:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No. 52 dan 53 tahun 2000 berisi tentang kewajiban semua operator telekomunikasi untuk melakukan network sharing dan spectrum frekuensi yang sedang digulirkan Pemerintah melalui Kemenkominfo, menurut asumsi Koordinator Petisi 28, Haris Rusli mengatakan bahwa, Indikasinya akan melahi ...

Ombudsman Sarankan Presiden Jokowi Tunda Revisi PP Telekomunikasi 52 & 53 Th 2000 | 2016-10-21 13:19:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 18 Oktober2016, Ombudsman RI telah menyampaikan saran kepada Presiden RI untuk menunda pengesahan rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Langkah
...

KAPSI: Tangkap Antek Perusahaan Telco Asing Terkait Revisi PP 52 & 53 Th 2000 | 2016-10-20 18:01:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta pada, Kamis (20/10) siang disambangi oleh Komite Anti Pungli dan Suap Indonesia (KAPSI), dengan kooordinatornya Ariefinoer Muklis bersama kelima (5) orang rekannya guna melaporkan ke KPK, terkait dugaan gratifikasi dan korupsi, ...

Ada Apa dengan PP Networking dan Frequency Sharing? | 2016-10-06 10:42:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Seminar Sehari bertajuk 'Ada apa dengan PP Networking dan Frequency Sharing?' guna Pembahasan kebijakan Pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berencana merevisi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52/2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP nomor 53/2000 tentang penggunaan ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]