Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Hukum di Era Jokowi Kental Muatan Politik
2019-08-29 20:19:06

Ilustrasi. Jokowi lagi naik motor .(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakkan hukum di era pemerintahan Joko Widodo periode pertama dianggap sangat buruk. Ini penegakan hukum kental dengan kekuatan partai politik.

Hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diselenggarakan sejak 27 Juni sampai dengan 8 Agustus 2019. Survei ini melibatkan 119 orang tokoh yang terdiri dari akademisi, politisi partai politik, jurnalis senior, pengurus asosiasi pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh gerakan perempuan, pemuda dan aktivis.

Ketua Tim Survei P2P LIPI, Wawan Ichwanuddin mengatakan, sebanyak 42 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa kebebasan berpendapat saat ini semakin dibatasi, terutama yang mengandung kritik kepada pemerintah.

Sedangkan sebanyak 52,9 persen menyatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh posisi politik atau dukungan politik pada saat pemilu.

"Sebanyak 37,8 persen berpendapat tidak setuju bahwa penegakkan hukum saat ini dipengaruhi oleh politik," ucap Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta, Rabu (28/8).

Dari hasil temuan P2P LIPI kata Wawan, sebanyak 71,6 persen publik menyatakan bawah Indonesia saat ini demokratis. Namun, angka tersebut mengalami penurunan dibanding dengan temuan survei setahun sebelum pemilu.

Sementara sebanyak 42 persen responden survei tokoh yang menilai keadaan demokrasi saat ini lebih baik dibandingkan lima tahun lalu. Mereka menilai bahwa kebebasan berbicara semakin dibatasi.

"Sedang hampir 53 persen meyakini bahwa posisi dukungan politik mempengaruhi proses penegakkan hukum," paparnya.(wv/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Jokowi Vs Pendukung
Hukum di Era Jokowi Kental Muatan Politik
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran
Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu
Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]