Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium
2018-11-12 19:33:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar laju kenaikan harga beras medium harus segera dihentikan, pasalnya dengan kenaikan harga tersebut masyarakat kelas menengah bawah dirugikan. Ia menyarankan kepada regulator, seperti tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan volume beras medium sesuai permintaan pasar.

"Kelangkaan dan kenaikan harga beras medium itulah yang harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog. Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius," tandas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (12/11).

Bamsoet menyarankan agar ketersediaan beras harus segera dicukupi dan kenaikan harganya harus dihentikan agar kelompok masyarakat menengah-bawah tidak dirugikan. Ia beralasan, 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah-bawah adalah beras medium.

Legislator Partai Golkar itu memaparkan, untuk mengoreksi situasi pasar beras seperti itu, DPR RI berharap pemerintah bersama Bulog segera mengguyur pasar dengan memanfaatkan stok beras medium di gudang Bulog yang saat ini mencapai 2,7 juta ton.

Menurutnya, mendekati akhir tahun 2018, pemerintah dan Bulog perlu bekerja lebih keras agar komoditi Beras tidak bermasalah. Aspek kecukupan atau stok harus dijaga, sementara harga beras harus diupayakan terkendali atau stabil.

"Bagaimana pun, di tahun politik 2019 mendatang, isu tentang harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah," ujar Bamsoet.

Faktor ini patut digarisbawahi oleh tim ekonomi di Kabinet Kerja, mengingat para pengkritik pemerintah sejak beberapa bulan belakangan ini konsisten menyoal harga kebutuhan pokok, serta mengeksploitasi keluh kesah ibu rumah tangga tentang harga kebutuhan pokok.

Memasuki pekan kedua November 2018, terjadi kenaikan harga beras medium akibat turunnya volume pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Tidak membantah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membenarkan kenaikan harga beras medium disebabkan anomali penggilingan beras medium menjadi premium.

"Karena anomali itu, terjadi kelangkaan beras medium di pasar. Bahkan Para pedagang beras juga mengkonfirmasi bahwa persentase terbesar dari stok di pasar saat ini adalah beras premium yang biasanya dikonsumsi kalangan menengah atas," tandas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Akibatnya, pada beberapa pasar tradisional, dilaporkan bahwa harga beras medium sudah mencapai Rp 11.000 per kilogram. Padahal, per September 2018, harga beras medium masih di kisaran Rp 9.310 per kilogram.(eko/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Beras
 
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
 
Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
 
Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
 
Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]