Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona
2018-02-25 04:04:27

Ilustrasi. Survei Median: Elektabilitas Jokowi Terus Melorot Hanya 35%.(Foto: @maspiyuuu)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai dukungan sejumlah partai politik menunjukkan Jokowi merupakan petahana yang kuat.

Sejauh ini, selain PDIP, dukungan kepada Presiden Jokowi sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo.

"Partai-partai pendukung koalisi yakin terhadap Jokowi karena Jokowi incumbent, memiliki banyak sumber daya ekonomi dan politik. Walaupun memang rakyat di bawah sulit secara ekonomi," ujarnya kepada redaksi, Sabtu (24/2).

Menurut Ujang, meski berpotensi kembali menang dengan adanya delapan partai pendukung namun Jokowi masih perlu kerja keras karena elektabilitas yang masih rendah.

"Jokowi berpotensi menang kembali walaupun elektabilitasnya di bawah 50 persen dari capres lainnya. Namun Jokowi masih belum aman, harus terus tebar pesona meraih simpati rakyat agar elektabilitasnya naik," jelas Ujang yang juga direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR)

Terbaru, Media Survei Nasional (Median) mencatat elektabilitas Jokowi tetap tinggi namun mengalami penurunan. Dari hasil survei tergambar lampu kuning untuk Jokowi sebab elektabilitas Jokowi konsisten turun dari tiga survei yang dilakukan sebelumnya.

PDI Perjuangan (PDIP) mendeklarasikan dukungan kepada kadernya Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2019.

Di bulan April 2017 elektabilitas Jokowi 36,9 persen di bulan Oktober 2017 turun menjadi 36,2 persen dan bulan Februari 2018 kembali turun lagi menjadi 35 persen.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, kondisi Indonesia akhir-akhir ini menjadi pertimbangan responden untuk tidak memilih Jokowi dan mencari sosok alternatif. Survei mencatat ada kenaikan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Di bulan Oktober 2017, Median mencatat masyarakat merasa Indonesia belum menuju ke arah yang benar dan meningkat di bulan Februari 2018 dengan 32,6 persen.

Dalam survei di bulan ini, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi. Kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Masih berdasarkan survei Median, masalah ekonomi juga menjadi masalah yang paling meresahkan publik. Kesenjangan ekonomi Indonesia menjadi hal yang paling banyak dikhawatirkan responden (15,6 persen). Selanjutnya, responden juga mengaku resah dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi (13,1 persen) dan tarif listrik yang tinggi (9,7 persen).(wah/ym/RMOL/kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]