Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Pangan
Haedar Nashir: Pertanian Indonesia Jangan Jalan di Tempat
2018-03-19 05:49:28

Ketum PP Muhammadiyah, Dr. KH. Haedar Nashir.(Foto: @muhammadiyah)
SOLO, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pada masa orde baru, sistem membangun kedaulatan tani dinilai cukup baik.

"Pengelolaan swasembada beras pada masa orde baru dikelola cukup baik, sehingga kedaulatan petani pada masa itu berada dipuncak," ujar Haedar usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah dan Rembug Tani Berkemajuan pada Sabtu (17/3) di Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Seharusnya, lanjut Haedar, ditengah liberalisasi politik, ekonomi dan budaya pada saat ini, segala aspek kehidupan semakin maju, namun kondisi saat ini bertolak belakang, khususnya dalam bidang pertanian.

"Dunia pertanian saat ini sunyi, beras saat ini susah, kalau panen pun yang untung besar bukanlah pentani, kita banyak impor untuk memenuhi kebutuhan," ucap Haedar.

Namun, permasalahan tersebut menurut Haedar, akan dapat teratasi jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Haedar berharap, dengan adanya konsep paradigma ekonomi baru yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat memasukan dunia pertanian sebagai program unggulan dan utama.

"Kalau tidak ada gebrakan dari pemerintah, tidak ada kebijakan-kebijakan yang berani dari Kementerian Pertanian, maka dunia pertanian di Indonesia akan terus jalan ditempat," tegas Haedar.

Sehingga, dengan adanya agenda Rembug Tani dalam Rakor MPM ini, Muhammadiyah berkeinginan agar pemerintah dapat membangun kebijakan baru sebagai penerjemahan dari gerakan ekonomi baru yang diusung presiden Jokowi, yakni memberdayakan petani secara tuntas, agar petani Indonesia memiliki kedaulatan di negerinya sendiri.

Terlepas dari itu, Haedar juga membahas mengenai jihad kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Muhammadiyah.

Jihad kedaulatan pangan, merupakan bagian dari keinginan Muhammadiyah menjadikan pertanian dan petani menjadi berkemajuan.

"Jihad itu kan artinya mengeluarkan segala kemampuan dan kehendak agar terjadi perubahan, dan Muhammadiyah terus berupaya agar terjadi perubahan yang lebih baik dalam pertanian Indonesia," jelas Haedar.

Gerakan Konkrit Kedaulatan Pangan Muhammadiyah

Jika berbicara gerakan konkrit yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memajukan pertanian Indonesia cukup banyak.

Muhammadiyah melalui MPM diantaranya telah mempelopori pertanian produktif dengan menghasilkan berton-ton beras diberbagai wilayah di Indonesia, MPM telah melakukan pemberdayaan melalui program tumpang sari.

"Bahkan di Kokoda, Muhammadiyah telah melakukan pemberdayaan masyarakat suku dalam dengan pertanian yang terintegrasi dengan pertenakan," jelas Haedar.

Bahkan, di Kabupaten Berau, Muhammadiyah telah membuat hutan produktif gaharu dengan menanamkan Lada.

"Gerakan-gerakan konkrit yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini bertujuan untuk meyakinkan pemerintah, bahwa Muhammadiyah saja bisa kok, pastinya negara akan lebih bisa lagi membangun kedaulatan pertanian dengan isu jihad kedaulatan pangan," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pangan
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Kondusifitas Jelang Pemilu 2019 Berpengaruh Pada Swasembada Pangan
Polri Gelar Rakor Satgas Pangan /BBM dan Gas terkait Ketersediaan dan Stabilitas Harga
Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dosen UI: Jika Sebar Hoaks, Tokoh Agama Paling Berdosa
Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
HMPI: Hoaks Buat Netizen Lebih Hebat dari Quraish Shihab
Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
Sumdaling PMJ Menangkap 6 Tersangka 'dokter' Penyunting Gas Oplosan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]