Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Jokowi
Ferdinand Hutahaean: Indonesia yang Kehilangan Jiwa
2018-08-01 21:44:38

Ferdinand Hutahaean.(Foto: Istimewa)
Oleh: Ferdinand Hutahaean

EMPAT TAHUN sudah Republik Indonesia dinakhodai pemerintahanya oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Sesaat lagi dalam 2 bulan ke depan akan memasuki fase akhir tahun pemerintahannya dan akan segera berganti kepemimpinan nasional bila Pak Jokowi tidak lagi mendapat dukungan dan kepercayaan dari publik nasional.

Pemilu Presiden akan digelar April 2019 nanti bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Ujian sekaligus keputusan akhir apakah Jokowi benar telah bekerja baik atau hanya bekerja dalam kisah-kisah atau cerita yang dibangun namun berbeda dengan fakta sesungguhnya.

Empat tahun bukanlah waktu yang kurang untuk menilai sebuah keberhasilan pemerintah. Empat tahun itu sebuah waktu yang cukup panjang untuk memberikan penilaian tanpa harus memberi lagi waktu untuk memberi nilai berhasil atau gagal. Tapi tentu waktu harus diberikan untuk menyelesaikan periode kepemimpinan hingga 5 tahun, tidak boleh dipangkas kecuali rakyat menghendaki revolusi.

Empat tahun ini cukup bagi kita untuk memberikan kesimpulan dari berbagai sektor. Bagi saya, dengan jujur harus menyatakan bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang kehilangan jiwa sejak dipimpin oleh Jokowi. Ya, Indonesia yang kehilangan jiwa.

Rasa keIndonesiaan itu terasa hilang dan Indonesia menjadi superti sebuah negeri yang bisa "dilacurkan" untuk mendapat uang (utang). Indonesia menjadi seperti sebuah negeri yang tak punya masa depan karena masa depannya bagai digadaikan oleh pemimpinnya. Utang tampaknya telah dijadikan satu-satunya jalan menghidupi sebuah ekspektasi salah arah dalam kepemimpinan.

Hak rakyat dirampas, dipotong, dicabut, dikurangi dan dihilangkan dan kemudian dialihkan untuk membangun beton di atas tanah.

Subsidi untuk rakyat diambil untuk menyenangkan kaum penjajah ekonomi, supaya ada jaminan membayar utang yang ugal-ugalan. Beton yang kemudian tidak kita miliki tapi dimiliki oleh kaum penjajah ekonomi, namun ironinya adalah, bahwa rakyat kemudian dieksploitasi untuk menanggung beban utang yang sesungguhnya tak pernah dinikmati oleh rakyat. Utang itu hanya dinikmati oleh penguasa saat menggunting pita peresmian. Dan kemudian gunting pita itu akan beredar luas dengan narasi seolah kesejahteraan rakyat meningkat meski Rakyat hanya jadi penonton di sekitar pembangunan beton-beton itu karena tenaga kerjanya pun dari negari orang, bukan orang lokal.

Sungguh sebuah narasi yang tidak jujur, terbalik dan tidak faktual. Rakyat justru bertambah bebannya demi sebuah ekspektasi salah arah seorang penguasa.
Infrastruktur itu bagus dan harus dibangun, tapi tidak boleh mengambil hak rakyat dan tidak boleh menjadikan infrastruktur sebagai beban tambahan rakyat dengan pungutan dan retribusi lainnya. Konstitusi kita mengajarkan negara memelihara rakyatnya, bukan mengeksploitasinya.

Kita sungguh menjadi negeri yang kehilangan jiwa keIndonesiaan. Menyimpang dari cita-cita luhur kemerdekaan. Kewajiban negara manjadi diswastanisasi oleh pemerintah. Pemerintah tidak lebih dari sekelompok administrator perusahaan yang hanya mengurus surat dan menandatangani utang. Maka kewajiban memelihara rakyat dilepaskan ke swasta. Negara diswastanisasikan dan "dilacurkan", dijual dan digadaikan dalam bentuk utang.

Sungguh, itu bukan Indonesia yang sesungguhnya, menyimpang dan harus dihentikan. Kembalikan Indonesia kepada jiwa sejati Indonesia yang nasionalis, patriotis dan melindungi segenap tumpah darahnya.

Penulis adalah Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat dan Komunikator Politik Partai Demokrat.(demokrat/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI dengan Tes DNA
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
4 Tahun Jokowi Berkuasa: Masih Gagal di Bidang Pemberantasan Korupsi
Sebut Politikus Sontoloyo, Jokowi Tunjuk Hidung Sendiri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]