Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Fahri Sindir Festival Jujur KPK Adalah Kampanye Dusta
2017-12-04 17:37:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa klaim lembaga negara, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal kejujuran itu dusta. Sebab, lembaga antirasuah itu bekerja berdasarkan pesanan 'tuan'-nya, bukan atas profesionalitas sebaga lembaga penegakan hukum.

"Mana ada prestasi KPK yang sukses dalam menangani kasus-kasus korupsi kakap?," kata Fahri dalam pesan singkat yang diterima media, Sabtu (2/12).

Fahri berani menyatakan ini karena buktinya hingga saat ini, KPK tak mampu menangani sejumlah kasus besar yang merugikan keuangan negara, seperti kasus Century, kasus Pelindo II dan kasus-kasus kakap lainnya.

"Mana perhitungan Rp 2,3 Triliun, mana kasus Century Rp 6,7 Triliun. Kenapa Sumber Waras dihentikan? Kenapa reklamasi distop? Kenapa RJ Lino 2 tahun bebas?," cecar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Karena itu, Fahri menyebut 'Festivalisasi Jujur' yang akan digelar KPK adalah 'Kampanye Dusta'. KPK ini, tidak suka ada konsolidasi, tidak suka negara kompak.

"Pokonya, barisan yang kompak itu musuh mereka karena penyusupan itu metode inti mereka. Hati disusupi dengan keraguan dan saling meragukan, pikiran disusupi penyimpangan dan akhirnya langkah berantakan," sindirnya.

Lantas, Fahri menyarankan agar KPK bercermin pada hukum yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, yakni dengan lebih banyak mendekatinya dengan langkah agama dan moralitas daripada hukum.

"Jangan pakai kampanye korupsi untuk menebar kebencian yang mendorong aparat berbuat tidak adil. Perlu diingat bahwa keadilan lah yang membuat masyarakat disiplin bukan balas dendam," tegasnya.(sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Belum Sentuh Aktor Intelektual, FPMP Minta KPK Turun Tangan Awasi Kasus PT Sipoa
Radikalisme Muncul Karena Tidak Memahami Hubungan Islam dan Pancasila dengan Benar
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Kapolda Metro Jaya Beri Piagam Penghargaan 9 Anggota Subdit Harda Ditreskrimum
Hari Tani Nasional Ingatkan Pemerintah Agar Stop Impor
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]