JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tak masalah Presiden Joko Widodo memboyong keluarga besar dalam kunjungan ke luar negeri. Seperti yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke Jerman dan Turki untuk menghadiri KTT G-20, sejak Rabu (5/7) kemarin.
"Keluarganya (presiden,red) juga masuk dalam bagian dari undang-undang protokoler, harus dilindungi. Jadi wajar presiden menggunakan pesawat, mungkin mau ketemu dan ngumpul bareng anak-anaknya dan selama perjalanan anaknya mau ngobrol dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah menurut saya (presiden memboyong keluarga,red)," ujar Fahri di sela-sela diskusi terkait revisi UU KUHP dan KUHAP di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Fahri menduga, kontroversi presiden memboyong anggota keluarga dalam kunjungan kerja mengemuka, karena ada pihak yang selama ini rutin membangun kesan keluarga Presiden Joko Widodo senantiasa hidup dalam kesederhanaan.
Akibatnya ketika muncul hal-hal yang mencerminkan aktivitas keluarga presiden di luar kesan sederhana, pro kontra di tengah masyarakat mengemuka.
"Makanya dari awal itu enggak usah terlalu didramatisir soal apa namanya kesederhanaan. Itu biasa saja," katanya.
Fahri Hamzah politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini kemudian mencontohkan dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sesuai kebijakan negara diberi sejumlah fasilitas. Misalnya, penerbangan kelas bisnis. Maka kemudian ia tidak akan mendramatisir keadaan untuk memilih penerbangan kelas ekonomi.
"Undang-undang kan mengatur itu, jadi saya pakai saja supaya bisa istirahat misalnya. Gitu loh, jadi enggak perlu saya dramatisir lagi untuk memilih kelas ekonomi, naik bus atau apalah gitu. Enggak usah belagu belagu mencari citra, ikuti saja," pungkas Fahri.(gir/jpnn/bh/sya) |
