Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Buruh
Fadli Zon Desak Tuntutan Buruh Harus Didukung
2016-02-11 06:53:59

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/2) menerima Perwakilan Serikat Buruh. Banyak tuntutan buruh di seluruh Indonesia terutama dari organisasi-organisasi buruh yang semakin kuat sekarang ini sehubungan makin banyaknya pabrik yang tutup.

Menurut Fadli Zon suara mereka perlu didengarkan karena buruh merupakan salah satu profesi yang paling banyak di Indonesia selain petani. Buruh juga menunjang industri, menunjang perusahaan serta menjadi tulang punggung ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI mengatakan perlu adanya peningkatan dalam KHL (kebutuhan Hidup layak). Misalnya upah layak, bukan upah murah. Layak itu artinya bisa sesuai dengan kebutuhan.

"Saya kira tuntutan buruh ini harus didukung karena kita akan menghadapi suatu era globalisasi terutama globalisasi yang bersifat regional. Berarti akan terjadi satu kompetisi yang lebih besar. Siapa yang kuat akan diuntungkan, sementara lemah akan tersisih. Nah kita ingin tentu menjadi pihak yang diuntungkan dan dapat memanfaatkan kesempatan ini." ujar politisi Gerindra ini.

Ketua Serikat Buruh Muhammad Ihsan mengkritisi masalah pertanian dan ekonomi yang mengguncang sehingga banyak pabrik yang tutup. Dia mempertanyakan factor apa yang membuat perusahaan asing gulung tikar dan hengkang dari Indonesia.

"Tolong pemerintah tidak hanya melakukan pencitraan tetapi melihat di lapangan apa yang terjadi. Jika pemerintah tidak juga menangani masalah ini serikat buruh akan menggelar demo lebih besar," ujar Ihsan.

Ia menambahkan, di bidang pertanian tidak adanya regenerasi sehingga anak-anaknya lebih memilih hijrah ke Jakarta untuk menjadi buruh. Ini terjadi karena mereka memiliki mindset bahwa jika menjadi seorang petani harus siap menjadi miskin dan status ekonominya rendah.

Kepada Fadli Zon yang juga Ketua HKTI, mereka berharap kedepannya bisa konsen mengarap anak muda, bila perlu dibuatkan suatu lembaga agar mereka aktif. Anak muda yang datang ke Jakarta harus dideteksi, dididik dan dikembalikan ke kampung untuk membangun desanya. "Mereka pun menyampaikan belum siapnya menghadapi MEA. Anak muda di kota galau, apalagi anak desa," tambahnya.(rnm,mp/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Buruh
 
Menaker Batalkan Aturan Pencairan JHT di Usia 56 Tahun
 
Puluhan Ribu Orang Siap Demo Kibarkan Bendera Putih pada 5 Agustus 2021
 
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
 
Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]