Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
2017-01-01 15:58:49

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti kewaspadaan pemerintah dalam membendung ujaran kebencian, provokatif, hingga informasi hoax di media sosial.

Pemerintah bahkan berencana turut memantau percakapan melalui aplikasi chatting, seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger.

Menurut dia, hal itu menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

"Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/12).

Terkait penggunaan media sosial yang dinilainya masif dengan peredaran informasi yang kian tak terbendung, Fadli menilai yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi, memberi pengaturan yang lebih ketat terkait penjualan simcard.

"Misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau simcard sehingga orang bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu," ucap dia.

Pemerintah, menurut dia, perlu mengupayakan agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan aplikasi chatting yang digunakan untuk mengedarkan informasi secara masif.

Fadli juga menyinggung sikap aparat keamanan yang dengan mudahnya melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Hal itu dinilainya juga sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

"Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan," kata Fadli, sebagai politisi senior dari partai Gerindra.

Ia menduga, pemerintah telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial.

"Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritik pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara," kata pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu.(nt/ir/kompas/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi
Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]