JAKARTA, Berita HUKUM - Di sektor Pendidikan di Indonesia, menurut pandangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sesuai evaluasi setahun Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla masih dipenuhi berbagai macam persoalan, dalam fokusnya menyikapi permasalahan mengenai kurikulum tahun 2013, Uji Kompetensi Guru, dan soal penundaan Ujian Nasional (UN) akibat kabut asap di beberapa daerah di Indonesia.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listiyarti saat menyampaikan di hadapan para wartawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, Jakarta di jalan Menteng, Jakarta Pusat pada, Minggu (25/10) bahwa, Kebijakan Ujian Nasional terkait di hapusnya, sebagai penentuan siswa lulus, harus diapresiasi sebagai bentuk perwujudan janji Presiden Joko Widodo. Namun, menurut Retno masih harus tetap dikritisi karena tetap dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi, Imbuhnya lagi.
Retno menambahkan, masih banyak kasus yang belum diusut pada tahun 2015 juga. Seperti beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Beliaupun mengatakan, "Terjadi kebocoran UN SMA 2015 di Google drive tidak jelas penyelesaian, dan tidak memberi efek penjera pada pembocor, dan juga pengusutan secara tuntas," kata Retno.
FSGI meminta pemerintah daerah untuk menghentikan ancaman tidak mencairkan tunjangan sertifikasi guru di lokasi bencana asap, karena sekolah diliburkan dan proses pembelajaran tidak normal bukan kehendak dari para guru tersebut.
“Karena di Jambi misalnya, para guru diminta untuk melampirkan tugas siswa beserta agenda yang ditandatangani guru dan siswa selama belajar di rumah. Kalau tidak membuat maka tunjangan sertifikasi tidak akan dicairkan,” ungkap Retno.
Masih tetap harus terus dilakukan evaluasi masalah ini, satu tahun ini. Masih banyak yang harus di perbaiki dalam masalah pendidikan.
"Ini untuk memberikan kririk pada kinerja satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla," pungkas Retno.(bh/mnd) |
