JAKARTA, Berita HUKUM - Konsolidasi Relawan Nusantara memandang bahwa jalannya pemerintahan dan birokrasi sudah tidak berada pada rel agenda 'Jalan Perubahan' seperti yang tergambar pada Visi, Misi dan Program Aksi Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres dulu.
Pancasila, Trisaksi dan Nawacita seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintahan periode 2014-2019. Pada kenyataannya arah vektor jalannya pemerintahan secara tekstual mengutip Pancasila, Trisakti dan Nawacita namun rancangan program dan program pemerintah tidak mencerminkan semangat 'Revolusi Mental' yang seharusnya merombak tatanan yang sebelumnya dibangun.
Seperti yang dikatakan Edysa Tarigan selaku ketua Konsilidasi Relawan Nusantara menyatakan, Kantor Staf Kepresidenan yang mendapat wewenang dalam pengendalian, penyelesaian masalah, percepatan pelaksanaan, pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional, pengelolaan isu-isu strategis, pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden adalah lembaga yang paling bertanggungjawab atas penyimpangan pelaksanaan program pemerintah yang telah keluar dari semangat Revolusi Mental, Trisakti dan Nawacita.
"Kekuatan relawan adalah manifestasi kesadaran politik rakyat akan perubahan yang merupakan kekuatan utama pendukung Jokowi-JK. Elemen-elemen relawan pendukung yang sadar kondisi ini kemudian berembuk dan memutuskan untuk melakukan Konsolidasi Relawan Nusantara untuk mengawal kepemimpinan nasional dan pemerintahan periode 2014-2019 untuk tetap pada agenda jalan perubahan melalui Revolusi Mental," ujar Edysa, saat disela-sela Rapat Kepanitian 'Konsilidasi Relawan Nusantara', di Kawasan Agus Salim, Jakarta Pusat, Senin (19/5).
Konsilidasi Relawan Nusantara lanjutnya, sebagai elemen masyarakat yang secara sadar atas Jalan Perubahan merasa perlu untuk meneguhkan kembali Jalan Perubahan itu, membentuk badan nasional maupun daerah yang bertugas menggali kearifan lokal dan menurunkannya kedalam sistem ekonomi, sistem pengupahan, sistem akuntansi, demokrasi, tata pemerintahan, pengambilan keputusan, perbankan dan sebagainya.
"Badan Nasional dan Daerah Relawan Nusantara kemudian menjadi lembaga panel pemerintah dalam mengaktualisasikan program-program pemerintah dari pusat sampai dengan desa," ujar Edysa, yang sering disapa dengan EQ yang juga mantan Aktivis 98 ini.
Untuk mencapai tujuan tersebut Konsolidasi Relawan Nusantara membentuk panitia persiapan dan menjalankan agenda awal dengan menuntut kepada Presiden RI untuk: Membubarkan kantor staf Kepresidenan, Membentuk Badan Relawan Nusantara sebagai panel Presiden.
"Dan kami juga menyerukan kepada seluruh kekuatan-kekuatan nasional untuk berhimpun dan bersatu untuk menyelamatkan kepemimpinan nasional untuk mencapai tujuan nasional," tutupnya, EQ yang juga perintis Forkot ini.(bh/bar) |
