Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
ETOS Institute: Pilkada 2020 Bisa Jadi Bom Waktu Jika Tetap Dilaksanakan
2020-09-22 18:32:17

Direktur Eksekutif ETOS Institute Indonesia Iskandarsyah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur ETOS Institute Indonesia Iskandarsyah sangat menyayangkan sikap pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Iskandarsyah, apabila pilkada tetap dilaksanakan ditengah wabah covid-19, dikhawatirkan penyebaran virus Corona semakin meningkat sehingga keselamatan masyarakat terancam.

"Sampai hari ini banyak memakan korban, terutama warga masyarakat awam. Misal, di ibukota negara ini pun Gubernur (Anies Baswedan) memberlakukan PSBB jilid II guna menekan tingginya angka terinfeksi wabah covid 19 ini," tuturnya, di Jakarta, Senin malam (21/9).

Disatu sisi, sambung Iskandarsyah, pemerintah maupun legislatif tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), padahal nyawa rakyat jaminannya.

"Karena sampai hari ini protokol kesehatan tetap banyak dilanggar, baik masyarakat dan pejabat publik banyak mengabaikan ini," ujar Bang Is, sapaan akrab Iskandarsyah.

Dia mengatakan, semakin tingginya penyebaran virus covid-19 seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh lembaga negara untuk mengutamakan keselamatan rakyat.

"Buat saya ini bom waktu bagi pemerintah, dan bom waktu itu mereka buat sendiri. Ini masalah keselamatan rakyat kok, bukan masalah pesta pilkada semata," kata Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga mengungkapkan, banyaknya pejabat publik yang terinfeksi wabah ini rupanya tidak membuat mereka sadar, tapi justru malah sebaliknya.

"Mereka semakin rakus dan haus kekuasaan. Seperti biasanya rakyat korban terdepannya," beber Iskandar.

"Saya perihatin atas sikap pemerintah yang seolah-olah memang tak peduli keselamatan rakyatnya," lugasnya.

Sebelumnya, berbagai desakan dan imbauan dari pejabat serta lembaga negara meminta agar pilkada 2020 ditunda.

"Seperti pak Jusuf Kalla, terus pernyataan sikap PB NU dan PP Muhammadiyah tetap membutakan hati elit-elit yang sampai hari ini gelap dan tamak kekuasaan," cetusnya.

"Wabah ini adalah memang cara Allah SWT menegur umatnya, tapi memang pemimpin kita sudah dableg (bandel-dalam bahasa Indonesia)," tambah Iskandarsyah.

Lanjut dia, biarlah Allah SWT menegur mereka lebih keras lagi, supaya mereka berpikir bukan malah semakin rakus.

"Beberapa calon kepala daerah hingga hari ini sudah cukup banyak terinfenksi wabah covid 19 ini, belum lagi kisruh di daerah-daerah yang sampai hari ini hanya ada 1 paslon maju di pilkada di daerahnya, anggaran negara dikeluarkan bukan hanya untuk pilkada tapi sudah mengarah kepada pemusnahan nyawa rakyat satu persatu. Kalau ini tetap dibiarkan saya khawatir akan berimbas negatif," tandasnya.

"Hari ini legislatif, eksekutif memang sedang mesra-mesranya, apalagi keduanya diisi oleh orang-orang parpol, jadi klop memang ini maunya mereka, tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan nyawa rakyatnya sendiri," tukas Iskandarsyah.

"Saya tak berharap banyak atas putusan ini, tapi saya yakin Allah SWT Maha Adil dan Maha Mengetahui, apapun atas kehendaknya semua runtuh dengan mudah, termasuk kekuasaan dunia kata Iskandar," tutup Iskandarsyah.(bh/amp)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Perkuat Pengawasan, Komisi II Akan Bentuk Panja Pilkada
 
Survei NCID Pilgub Sumbar: Keterbatasan APK dan Protokol Covid-19 Sebabkan Elektabilitas Paslon Rendah
 
Ikatan Keluarga NASUTION Sumut Serukan Pilih AKHYAR di Pilkada Medan
 
Bamsoet: Pilkada Serentak Harus Mampu Lahirkan Pemimpin Daerah Berkualitas
 
Komisi III Ingatkan Netralitas Kejaksaan dalam Pilkada 2020
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
HNW: Indonesia Tegak Berdiri di Atas Pengorbanan dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan
Mengapa Trump Biasanya Mencari Sorot Kamera Justru 'Menghilang' pada Hari-hari Terakhirnya Sebagai Presiden?
Eks KSAD Ipar SBY: TNI yang Garang di Kota, di Hutan Jadi Kucing
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Gubernur Anies Dipanggil Terkait Habib Rizieq, Relawan Sebut Polisi Tebang Pilih?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]