Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
2020-01-22 11:22:41

Warga Sukajaya Bogor, saat mendatangi salah satu lokasi tambang emas ilegal dan memasang spanduk penolakan.(Foto: Istimewa)
BOGOR, Berita HUKUM - Penambangan emas ilegal yang terdapat di Blok Pilar Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam tanah longsor yang melanda wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Warga Sukajaya yang turut menjadi korban bencana alam tersebut, Ade (50), sangat menyesalkan adanya penambangan yang dipastikan melanggar hukum itu.

Oleh karena itu, kata dia, pada Minggu (19/1), masyarakat setempat mendatangi salah satu lokasi penambangan emas ilegal untuk menyampaikan sikap dengan melakukan pemasangan spanduk yang pada intinya menolak adanya kegiatan eksploitasi alam yang tak berizin tersebut.

"Penolakan terhadap kegiatan penambangan emas ilegal di Kecamatan Sukajaya Bogor dengan memasang spanduk di lokasi parkir motor yang biasa digunankan oleh para penambang emas ilegal atau biasa disebut gurandil. Kami masyarakat Sukajaya menolak keras adanya penambangan emas liar di Gunung Halimun Salak yang dapat merusak hutan dan mengakibatkan bencana longsor," kata Ade dalam keterangannya, kemarin.

Ia pun berharap dalam hal ini pihak terkait khususnya pemerintah daerah, agar dalam mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan lingkungan, harus lebih selektif dan menjadi fokus yang utama.

"Pemerintah Kabupaten Bogor harus arif dalam menjaga alam, jangan karena kepentingan oknum tertentu mengorbankan alam yang dianugerahkan Allah," ucapnya.

"Kegiatan penambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Sukajaya seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat karena bisa berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan bencana alam," imbuh dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama dengan Badan Geologi, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), terjadinya longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor, karena tiga hal.

"Persoalannya adalah yang berhubungan dengan masalah tambang, kedua ilegal loging, kemudian alih fungsi yang disebabkan untuk perkebunan pertanian juga permukiman," ujar Kepala BNPB Doni Monardo usai meninjau lokasi bencana di Sukajaya, Bogor, Sabtu (18/1).(bh/mos)


 
Berita Terkait Tambang
 
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
 
Polda Banten Tutup 4 Tambang Emas Ilegal Penyebab Longsor
 
Perusahaan Tambang yang Tidak Berikan PAD untuk Kaltim akan Ditutup
 
Monitoring Hasil Pertambangan dan Reklamasi Perusahaan
 
Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap Mantan Wakil Bupati Sarmi Papua Yosina Troce Insyaf
Kronologi Meninggalnya Suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair Sempat Minta Mie Instan
MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212
WALHI: Konyol! Pasal Penjerat Pembakar Hutan Dihapus Jokowi di Omnibus Law
Komisi VIII Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan Haji
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law
Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi
Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]