Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Polhukam
Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi
Monday 20 Oct 2014 13:24:30

Suasana diskusi dalam menjabarkan teknik komunikasi yang diadakan Kementerian Pertahanan diikuti 6 atase pertahanan negara di Asia. (Foto : BH/mat)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkomunikasi tidak akan mencapai titik temu jika tidak paham dalam menyampaikannya. Terlebih dalam bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Melalui Diskusi Komunikasi Publik yang diadakan Badan Diklat dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI bersama Atase Pertahanan Duta Besar Kanada, diharapkan adanya kesinambungan komunikasi diantara Perwira dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Hartin Asrin, pelatihan akan menjabarkan mengenai teknik negosiasi, hubungan antar media dan komunikasi media terhadap institusi Militer.

“Kami ingin adanya peningkatan dalam penyampaian berkomunikasi, terutama pada publik. Hasil dari penyampaian komunikasi ini nantinya beragam namun dalam satu aturan yang jelas dan transparan. Pelatihan ini pun akan menjabarkan bagaimana nantinya Perwira dapat memiliki teknik negosiasi pada media massa, terlebih dalam keadaan siaga perang. Kita akan banyak berdiskusi soal ilmu komunikasi ini bersama atase pertahanan dari kedutaan besar Kanada,” papar Mayor Jenderal TNI Hartin Asrin pada BeritaHUKUM, Senin (20/10) di Gedung Diklat Kemenhan, Jalan Salemba Raya, Jakarta.

Sementara Atase Pertahanan Kedutaan Besar Kanada yang diwakili oleh Kolonel Janine Knackstedt, PhD, CD., menjelaskan keberadaan dirinya sebagai dosen tamu atas undangan Kementerian Pertahanan guna berbagi informasi dalam teknik komunikasi militer yang dimiliki atase pertahanan Kanada.

“Saya nilai pertemuan ini penting dan bermanfaat. Komunikasi dalam bidang militer sangat diperlukan, terutama pada hubungan diantara para Perwira dan Komandan dalam mengaplikasikan tugas yang terkait pada keinginan masyarakat. Profesionalitas kerja dan aspek transparansi perlu di kedepankan. Karenanya kami akan saling berbagi pengalaman dalam pertemuan ini,” tutur Janine Knackstedt pada BeritaHUKUM.

Adapun Diskusi Komunikasi Publik yang diadakan oleh Badan Diklat dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI bersama Atase Pertahanan Duta Besar Kanada turut pula diikuti oleh sejumlah perwakilan dari atase pertahanan negara sahabat, yaitu atase pertahanan dari Vietnam, Bangladesh, India, Pakistan dan Malaysia.(bhc/mat)


 
Berita Terkait Polhukam
 
• Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
 
• Menkopolhukam Minta Oknum Pembakaran Kantor Polisi di Ciracas Ditindak Tegas
 
• Organisasi Baru Kemenko Polhukam, Jumlah Deputi Tetap 7, Staf Ahli Berkurang Jadi 5
 
• Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan
 
• Pernyataan Menkopolhukam ‘Rakyat Tak Jelas’ Kini Mengundang Reaksi Masyarakat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]