Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Polhukam
 
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan | 2020-02-24 23:06:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, langkah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing untuk mendarat sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia juga menegaskan, pemaksaan mendarat atau 'force down' itu dilakukan bagi pesawat asing ya
...

Menkopolhukam Minta Oknum Pembakaran Kantor Polisi di Ciracas Ditindak Tegas | 2018-12-14 02:44:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta Intitusi penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyerangan, pengerusakan dan pembakaran kantor Polisi (Kepolisian Sektor) di Ciracas Jakarta Timur.

Menkopolhukam Wiranto menyampaikan, jangan sampai ada hal-hal kecil, seperti peristi
...

Luhut Panjaitan Terharu Saat Mengenang Peristiwa Dili 40 Tahun Lalu | Tuesday 08 Dec 2015 06:49:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, tampak terharu ketika menyampaikan pidato mengenai peristiwa penyerbuan ke Dili pada Desember 1975 lalu. Bahkan, Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan sempat terdiam selama hampir dua menit dan sempat menitikkan air mata, saat mengen ...

Organisasi Baru Kemenko Polhukam, Jumlah Deputi Tetap 7, Staf Ahli Berkurang Jadi 5 | Tuesday 05 May 2015 10:20:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 201 ...

Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan | Wednesday 28 Jan 2015 01:10:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui dirinya telah memberi pandangan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung perasaan masyarakat Indonesia.

“Tentu Presiden sudah memberikan suatu nasehat kepada Menkopolhukam
...

Pernyataan Menkopolhukam ‘Rakyat Tak Jelas’ Kini Mengundang Reaksi Masyarakat | Monday 26 Jan 2015 17:15:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri di Istana Negara, Sabtu (24/1), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap membakar emosi rakyat dengan menggalang dukungan untuk lembaga yang salah satu pimpinannya ditetapkan se ...

Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi | Monday 20 Oct 2014 13:24:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Berkomunikasi tidak akan mencapai titik temu jika tidak paham dalam menyampaikannya. Terlebih dalam bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Melalui Diskusi Komunikasi Publik yang diadakan Badan Diklat dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI bersama Atase Pertahanan Duta Besar Kanad
...

Pertemuan Kemenko Polhukam dan Tim Transisi Berlangsung Tertutup | Monday 08 Sep 2014 20:32:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Tim Transisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, melakukan pertemuan dan rapat tertutup dengan jajaran kementerian di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Polhukam, Jakarta, Senin sore (8/9).

Tim Transisi Jokowi-JK yang dipimpin oleh Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno d
...

Menko Polhukam: Pemerintah Resmi Larang Masuknya Paham ISIS | Monday 04 Aug 2014 18:30:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah secara resmi melarang masuk dan berkembangnya paham atau ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kemudian menjadi Islamic State (IS) di Indonesia. Pemerintah menilai, paham negara Islam tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan azas kebhinekaan.

Menteri
...

Menko Polhukam: Pers Harus Sampaikan 'Quick Count' Pilpres Bukan Hasil Resmi | Saturday 12 Jul 2014 15:43:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan berkembangnya berbagai opini atas hasil hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto meminta pers untuk menyampaikan epada masyarakat bahwa hasil quick count dan real count yang dilakukan oleh lemba ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]