Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KPK
Diimbau Hizbullah Tasikmalaya agar Masyarakat Sikapi UU KPK dengan Damai
2019-11-12 10:50:43

Ketiga dari kiri, Ketua Hizbullah Tasikmalaya Ustadz Dudung.(Foto: istimewa)
JAKARTA , Berita HUKUM - Masyarakat diminta tetap damai dalam menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasinya terkait kedua aturan hukum tersebut, melalui jalur yang konstitusional.

"Agar ormas, mahasiswa yang melakukan demo untuk tidak anarkis dengan tidak merusak fasilitas umum. Silakan demo tapi sesuai konstitusi," ujar Ketua Hizbullah Tasikmalaya, Ustad Dudung, Selasa (12/11).

Dudung mengajak masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap UU KPK dan RKUHP, menjaga semangat persatuan dan kesatuan dan kondusifitas bangsa.

"Marilah bersama-sama menjaga kondusifitas dan merajut kembali persatuan dan kesatuan, sehingga tercipta kerukunan dalam memelihara NKRI," kata dia.

Pihaknya sendiri mendukung apapun langkah yang terbaik bagi bangsa. Hizbullah Tasikmalaya mendukung penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan polemik UU KPK dan RKUHP.

"Ormas Hizbullah tetap mendukung pemerintah untuk menyeleseikan permasalahan tersebut. Apalagi aspirasi teman-teman ormas, mahasiswa, sebagian sudah ditanggapi pemerintah," tuturnya.

Ia ingin masyarakat tak terpecah-belah dan berkonflik antar sesama anak bangsa, dalam menyikapi UU KPK serta RKUHP. Hizbullah yakin Jokowi akan mendengarkan suara rakyat, dan memberikan keputusan yang terbaik bagi seluruh pihak.

"Kita imbau jangan mudah terprovokasi terhadap berita-berita hoaks, jangan langsung ditelan mentah. Kenapa harus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi? Karena pemerintah juga peduli sama kita. Buktinya kemarin Pak Presiden langsung menunda permasalahan revisi tersebut. Saya optimis kok pemerintah akan mendengarkan aspirasi rakyat," tandas Dudung.(bh/mos)


 
Berita Terkait KPK
 
Situasi Politik Kini Sarat Semakin Oligarkhis dan Sentralistis
 
Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos
 
KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin
 
Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
 
KPK Harus Cepat Dalami Fakta Sidang Soal Pertemuan Wahyu Setiawan Dan Sekjen PDIP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]