Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Didik J Rachbini Sewot Tantangannya Tak Ditanggapi Jokowi
Sunday 06 Apr 2014 13:39:02

Ketua DPP PAN Didik J Rachbini; Orasi Platform PAN - Reformasi Gelombang Kedua, Politik Kesejahteraan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PAN Didik J Rachbini menantang semua capres untuk mengungkap visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik. Dia pun tampak kecewa ketika Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) tak mau bicara soal visi misi hingga kini.

Menurut dia, menakar seorang capres ataupun partai politik harus dilihat dari visi dan misinya. Namun sayang, hingga kini Jokowi yang mengaku nasionalis belum mau bicara banyak soal visi dan misi.

"Menakar nasionalisme capres maupun parpol kita harus melihat visi misi, harus disampaikan kepada publik karena kita membawa partai yang menang dia akan memimpin 250 juta rakyat tidak boleh ditanya wartawan menghindar, tunggu dulu, mesam mesem, tidak boleh," kata Didik di Jakarta, Sabtu (5/4).

Visi dan Misi bagi capres dirasa penting, dia menjelaskan, hal itu agar rakyat tahu tokoh seperti apa yang hendak dipilihnya nanti.

"Kedua untuk menakar nasionalisme rekam jejak harus dilihat, salah satu yang kita ungkap rekam jejak bagaimana kebijakan sumber daya alam, kasus gas Tangguh dijual USD 3 dolar sampai puluhan tahun," terang dia.

Dia menilai, harusnya dari hasil penjualan gas, Indonesia mampu membangun apa saja. Sayang, hal itu tidak terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh pemerintahan era Megawati Soekarnoputri.

"Itu dikalikan bisa bangun apa saja untuk mengentaskan kemiskinan," tegas dia.

Lain halnya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, menurut dia, Hatta punya visi yang jelas. Meskipun sampai sekarang, Hatta belum memutuskan untuk maju sebagai capres atau cawapres.

"Dia punya satu konsep yaitu renegosisasi kontrak, dari pertambangan itu bagian dari nasionalisme, akses dilakukan reformasi agraria," terang dia.(merdeka/rff/ded/bhc/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]