BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan keberpihakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap tidak sinkron dengan realita yang ada terlebih, anggaran untuk pelatihan daya saing MEA sendiri mengalami pemangkasan yang cukup besar
"Bagaimana kita bisa meningkatkan daya siang UMKM. Bagaimana kita bisa membuat UMKM punya daya saing dengan MEA. Kalau government tidak berpihak pada mereka. Nah ini kan terjadi di departemen koperasi, program untuk meningkatkan daya saing seperti UMKM itu anggarannya dipotong habis. Jadi kita non sensecerita mengenai bagaimana meningkatkan daya saing UMKM, berpihak pada UMKM, berpihak pada ekonomi kecil, ekonomi kerakyatan, sementara pelaksanaannya menyimpang dari arah itu. Nah ini kan terjadi, anggaran-anggaran yang berpihak pada ekonomi kerakyatan ternyata tidak di support, bagaimana mau meningkatkan daya saing UMKM untuk menghadapi MEA kalau anggarannya sendiri disunat. Tentu ini gak' bagus juga gitu," keluh Darmadi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa UMKM dapat hidup secara berkembang dengan adanya government policyyang mendukung UMKM untuk tetap hidup. Menurutnya di Indonesia UMKM tidak akan bisa hidup tanpa adanya dukungan Pemerintah berupa dana untuk pelatihan, dan pembiayaan.
Melihat belum jelasnya government policy terhadap UMKM, tambahnya, apalagi dengan dipangkasnya anggaran peruntukkan UMKM maka sikap Pemerintah terhadap keberpihakannya pada UMKM adalah kontradiktif.
"Itulah government dari pusat policy nya harus jelas, berpihak kepada UMKM baru diturunkan ke daerah, kalau diatasnya sudah dipangkas dihabiskan yaa di daerah gak kena juga kan. Jadi ini keberpihakan kepada pemerintah kita harapkan dengan sangat pemerintah menyadari itu, apalagi anggaran yang berbau kementerian koperasi dan UMKM, yang terjadi sekarang kan dipangkas, udah anggarannya kecil dipangkas jadi gak menunjukkan bahwa itu berpihak kepada UMKM," tegas Darmadi politisi dari FPDIP ini .
Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung, yang dipimpin oleh Nasril Bahar diikuti pula Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan, Ihsan Yunus, Eriko Sotarduga, Darmadi Durianto, Endang Srikarti Handayani, Sartono Hutomo, Andriyanto Johan Syah, Kholilurrahman, Mukhlisin, dan Matri Agoeng. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM) Binaan Kementerian Perindustrian.(nad/DPR/bh/sya) |
