Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UMKM
Darmadi Durianto: Keberpihakan Pemerintah Terhadap UMKM Tidak Sinkron
2016-09-26 16:41:00

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto politisi dari FPDIP.(Foto: nadya/hr)
BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan keberpihakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap tidak sinkron dengan realita yang ada terlebih, anggaran untuk pelatihan daya saing MEA sendiri mengalami pemangkasan yang cukup besar

"Bagaimana kita bisa meningkatkan daya siang UMKM. Bagaimana kita bisa membuat UMKM punya daya saing dengan MEA. Kalau government tidak berpihak pada mereka. Nah ini kan terjadi di departemen koperasi, program untuk meningkatkan daya saing seperti UMKM itu anggarannya dipotong habis. Jadi kita non sensecerita mengenai bagaimana meningkatkan daya saing UMKM, berpihak pada UMKM, berpihak pada ekonomi kecil, ekonomi kerakyatan, sementara pelaksanaannya menyimpang dari arah itu. Nah ini kan terjadi, anggaran-anggaran yang berpihak pada ekonomi kerakyatan ternyata tidak di support, bagaimana mau meningkatkan daya saing UMKM untuk menghadapi MEA kalau anggarannya sendiri disunat. Tentu ini gak' bagus juga gitu," keluh Darmadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa UMKM dapat hidup secara berkembang dengan adanya government policyyang mendukung UMKM untuk tetap hidup. Menurutnya di Indonesia UMKM tidak akan bisa hidup tanpa adanya dukungan Pemerintah berupa dana untuk pelatihan, dan pembiayaan.

Melihat belum jelasnya government policy terhadap UMKM, tambahnya, apalagi dengan dipangkasnya anggaran peruntukkan UMKM maka sikap Pemerintah terhadap keberpihakannya pada UMKM adalah kontradiktif.

"Itulah government dari pusat policy nya harus jelas, berpihak kepada UMKM baru diturunkan ke daerah, kalau diatasnya sudah dipangkas dihabiskan yaa di daerah gak kena juga kan. Jadi ini keberpihakan kepada pemerintah kita harapkan dengan sangat pemerintah menyadari itu, apalagi anggaran yang berbau kementerian koperasi dan UMKM, yang terjadi sekarang kan dipangkas, udah anggarannya kecil dipangkas jadi gak menunjukkan bahwa itu berpihak kepada UMKM," tegas Darmadi politisi dari FPDIP ini .

Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung, yang dipimpin oleh Nasril Bahar diikuti pula Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan, Ihsan Yunus, Eriko Sotarduga, Darmadi Durianto, Endang Srikarti Handayani, Sartono Hutomo, Andriyanto Johan Syah, Kholilurrahman, Mukhlisin, dan Matri Agoeng. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM) Binaan Kementerian Perindustrian.(nad/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait UMKM
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
Sandiaga Uno: UMKM Merupakan Bagian Tulang Punggung Ekonomi Indonesia
Subsidi Listrik Dicabut, Rakyat dan UMKM Semakin Terpuruk
Darmadi Durianto: Keberpihakan Pemerintah Terhadap UMKM Tidak Sinkron
Kembangkan Bisnis, UMKM Didorong Melek Digital
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]