JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan Keputusan Presiden (Kepres) yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA, atau dikenal dengan Din Syamsuddin mantan Ketua umum Muhammadiyah yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, menulis surat kepada Presiden Jokowi.
Yth: Bapak Presiden Jokowi,
Sehubungan berita bahwa pada 22 Okt 2015 Pemerintah akan nyatakan sebagai Hari Santri Nasional, izinkan saya menyampaikan hal-hal berikut:
1. Adalah tidak tepat, taktis dan strategis adanya Hari Santri Nasional, karena hal itu dapat mengganggu persatuan bangsa. Dikotomi Santri-Abangan adalah upaya intelektual orang luar untuk memecahbelah umat Islam dengan mengukuhkan gejala budaya yang sesungguhnya bisa berubah (process of becoming) tersebut.
2. Sejak beberapa waktu lalu Alm. Bapak Taufik Kiemas, yang kami dukung, berupaya untuk mencairkan dikotomi tersebut, termasuk mencairkan dikotomi Islamisme-Nasionalisme. Salah satu pengejawantahannya adalah didirikannya Bamusi di lingkungan PDIP. Adanya Hari Santri Nasional
berpotensi mengganggu upaya luhur tadi. Menguatnya "Kaum Santri" bisa mendorong menguatnya " Kaum Abangan".
Tentu Pemerintah akan kerepotan jika ada desakan utk adanya Hari Abangan Nasional.
3. Apalagi Hari Santri Nasional dikaitkan dengan tanggal dan peristiwa tertentu (Resolusi Jihad 22 Okt), adalah penyempitan/reduksi jihad para pahlawan yang sudah dimulai ber-abad2 sebelumnya termasuk sebelum kemerdekaan yang lebih bersifat luas, bukan dikaitkan dengan kelompok tertentu. Juga, penekanan pada resolusi jihad yang lebih berona fisikal/harbi menjadi pemghambat upaya jihad selama ini ke arah lebih luas (jihad iqtishadi/ekonomi, jihad 'ilmi/iptek, jihad i'lami/informasi).
4. Hari Nasional (kecuali hari-hari besar keagamaan), haruslah menjadi hari bagi semua elemen bangsa. Maka kalau terpaksa harus ada Hari Santri (karena fait-a-compli politik pada saat Pilpres), mungkin bisa dicari tanggal lain, dan Hari Santri dengan inti kesantrian bisa dikaitkan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama. Dalam hal ini, kesantrian adalah buah pengamalam Ketuhanan Yang Maha Esa.(muhammadiyah/bh/sya) |
