Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pendidikan
Dana Hibah Kemdikbud Rp2,5 Milyar ke SMK IT Kaur Tuai Pertanyaan Masyarakat
2019-02-05 15:34:20

Tampak kondisi bangunan sekolah SMK IT Kaur yang rusak terbengkalai.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita Hukum - Memasuki tahun ke-4 sejak dikucurkannya dana Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2016 yang lalu untuk membangun SMK IT, kini dipertanyakan masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Bengkulu.

Menurut salah seorang warga, Hasril Iswanto mengatakan bahwa sejak dibangunnya gedung belajar milik yayasan yang ada di desa Tanjung Iman 2, kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur, Bengkulu ini, hingga kini belum pernah terlihat kegiatan belajar mengajar dilokasi tersebut.

"Sementara bangunan yang dibuat sejak tahun 2016 yang lalu sudah banyak yang mengalami kerusakan, ujar Hasril, Senin (4/1).

Kerusakan tampak kotor di beberapa bagian bangunan juga terlihat terbengkalai serta banyak rumput dan pohon yang menuhi areal sekolah seperti :

1. Lantai bangunan yang sudah mengalami pecah cukup parah
2. Pelapon bangunan yang sudah lepas dan jatuh kelantai
3. Tembok bangunan yang mengalami retak -retak

Hasril juga menambahkan, "yang patut dipertanyakan lagi adalah kondisi bangunan ada yang berlantaikan keramik dan ada yang berlantaikan semen biasa. Hal inilah yang patut dipertanyakan kejelasan dari tujuan pemberian bantuan dari Kementerian Pendidikan tersebut," ungkap Hasril.

Hasril berharap dari pihak penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan untuk dapat memeriksa dari ketepatan penyaluran dana hibah tersebut. "Dengan mengedepankan azaz praduga tak bersalah, sehingga tujuan pemberian bantuan itu dapat tercapai pungkas Hasril.

Sementara, Ketua Yayasan Ashiqqa Khamsit Bajau, H. Hasmadi, Mpd yang juga menjabat Kepala Bidang di Badan Keuangan Daerah Kaur saat diruang kerjanya mengatakan, memang betul bantuan dana hibah Rp.2,5 Milyar tahun 2016 yang lalu ke rekening Yayasan untuk pembuatan gedung SMK IT, yang rincian kegunaan uang tersebut :

1. Pembangunan gedung kelas belajar berjumlah 3 bangunan dengan jumlah ruangan kelas setiap bangunan ada 3 ruang belajar, sehingga dengan kondisi jumlah kelas belajar berjumlah 6 lokal belajar.

2. Ruang kantor Dewan Guru
3. Ada bangunan kecil tempat WC Umum sekolah

"Itulah rincian jumlah dari kegunaan bantuan dari dana hibah Kementerian Pendidikan RI 2016 tersebut,: ujarnya.

Hasmadi menambahkan, kalau sejak pembangunan gedung tersebut pihak Kementerian Pendidikan RI sudah mengawasi dari kegunaan uang yang diberikan ke Yayasan kami sudah sesuai dengan peruntukannya tepat sasaran." ungkapnya.

Hasmadi juga menambahkan kalau Yayasan tersebut didirikan tahun 2016 awal dan langsung mendapatkan bantuan dari Pusar, yang proses pengusulannya melewati proposal Yayasan dengan mengetahui langsung Kepala Dinas Pendidikan saat Tahun 2016 itu," kata Sasmadina.

Namun sebagai Ketua Yayasan sangat bertanggungjawab terhadap sesuatu hal yang terjadi terhadap dana Hibah tersebut," jelasnya,(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Pendidikan
Ketum PAMI Somasi Menristek Dikti Terkait Kasus Ijazah Rektor UNIMA
Perpres 63 Langkah Lestarikan Bahasa Indonesia
Negara Harus Lebih Memperhatikan Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta
Tahun Depan Sarjana UNG Wajib Lulus TOEFL 450 Agar Bisa Wisuda
Impor Rektor Tak Hargai Bangsa Sendiri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]