Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Papua
DPR Desak Usut Tuntas Pelaku Penembakan 31 Pekerja di Papua
2018-12-05 09:07:39

Ilustrasi. KemenPUPR mulai 4 Des 2018 menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan ruas Wamena-Habema-Kenyam-Batas Batu-Mumugu & akan dilanjutkan kembali sesuai reko dari pihak TNI & Polri.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak aparat keamanan baik polisi maupun TNI mengejar dan menangkap pelaku penembakan terhadap 31 pekerja trans Papua secara transparan. Tidak perlu ada upaya untuk menutup-nutupi pelakunya. Ia meminta motif kejahatan itu dibongkar, sehingga diketahui alasan pelaku membunuh para pekerja tersebut.

Ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12) Nasir menengarai berita ditembaknya 31 pekerja trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) akan dikonsumsi masyarakat internasional, apalagi tak lama lagi Indonesia akan masuk tahun politik, khususnya Pemilu 2019, yakni Pemilihan Presiden dan Legislatif.

"Akan ada pihak-pihak yang menghubung-hubungkan, ada kaitannya dengan Pileg-Pilpres. Mengapa selama ini suasana sudah kondusif, lalu muncul tragedi penembakan," ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Atas kejadian tersebut, Nasir menyebutkan bahwa kasus penembakan itu menunjukkan bahwa aparat negara, baik Kepolisian maupun TNI ternyata belum bisa melumpuhkan KKB yang ada di Papua. Selain itu juga menunjukkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk mewujudkan situasi aman di daerah-daerah berpotensi rawan termasuk adanya KKB, ternyata belum efektif.

Ditambahkan Nasir, kalau dikatakan terkendala karena merupakan daerah terisolasi, dari awal sebenarnya sudah diketahui bagaimana medan dan situasi daerahnya. "Tidak ada alasan disebut daerahnya terisolasi atau tempatnya sulit dijangkau. Karena kita sejak awal sudah mempersiapkan anggaran negara diperuntukkan bagi aparat keamanan yang dilengkapi fasilitas dan sarpras untuk menjangkau wilayah seperti itu," kilahnya.

Untuk itu, legislator dapil Aceh ini berharap aparat keamanan, baik Kepolisian maupun TNI bisa menjawab keragu-raguan publik untuk mampu mengejar dan menangkap pelakunya dan kemudian diketahui motifnya. Harusnya pekerja itu dilindungi dan ternyata menjadi korban KKB dan menyisakan kesedihan bagi keluarganya yang ditinggalkan.

Untuk menjamin rasa aman apakah perlu pengamanan bagi setiap proyek, kata Nasir, proyek-proyek strategis tentu harus mendapat pengawalan. Kasus ini akan menimbulkan berbagai spekulasi, apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan "gula" sehingga mengganggu, atau murni kelompok yang masih menuntut pemisahan dari NKRI.(mp/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Papua
OPM Mendeklarasikan Perang terhadap Pemerintah RI
Koordinator JAKI Menduga James Riyadi Berperan pada Kolonisasi Papua
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 16 Jenazah Korban Penembakan KKB di Nduga Papua
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?
Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba
BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]