Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
DPR: Tidak Ada Mafia, yang Ada Spekulan Hingga Harga Beras Pernah Naik 30 Persen
Friday 27 Mar 2015 22:15:19

Seminar Publik Departemen Pertanian Majelis Nasional KAHMI bertema 'Politik Beras di Era Pemerintahana Jokowi-JK, di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/3),Foto; (BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengomentari kenaikan harga beras sebesar 30% yang pernah terjadi di wilayah Jabodetabek. Herman mengatakan, kenaikan harga bukan disebabkan karena ulah mafia Beras seperti yang dituduhkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Herman berpendapat ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga beras. Di samping belum masuknya masa panen, kenaikan harga beras juga dipicu praktik spekulan oleh pedagang beras.

"Jadi tidak pernah ada mafia beras, tidak ada kartel beras, yang ada hanya spekulan," terang Herman dalam diskusi bertema 'Politik Beras di Era Pemerintahan Jokowi-JK' di kantor KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/3).

Perilaku spekulan muncul ketika pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang terbatas. Selain itu, pemerintah memilih tidak membagikan beras miskin (raskin) di bulan November dan Desember 2014. Sementara penyaluran raskin di bulan Januari terlambat.

"Spekulan muncul karena ada celah yang dibuka pemerintah ditambah lagi suplai langka. Kalau jual murah nanti pedagang inikan tidak bisa beli lagi. Ini kan teori dagang," imbuhnya.(bh/bar)


 
Berita Terkait Beras
 
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
 
Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
 
Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
 
Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]