Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Uighur
Cina Hukum Mati Warga Muslim Uighur
Thursday 15 Sep 2011 23:21:27

Warga Uighur yang merupakan etnis minoritas di Cina (Foto: AP Photo)
BEIJING (BeritaHUKUM.com) Empat warga dari etnis minoritas Uighur di Cina barat dihukum mati dalam kasus kekerasan di Provinsi Xinjiang Juli lalu yang menewaskan 32 orang.

Seperti dikutip BBC, media pemerintah Cina memberitakan keempat pria ini dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan, pembakaran, dan mendirikan organisasi teroris. Dua orang lainnya dijatuhi hukuman penjara 19 tahun dalam insiden terpisah di Kashgar dan Hotan.

Para pegiat mengatakan proses hukum ini cacat karena para terdakwa tidak bisa memilih pengacara, dipukuli, dan dilarang tidur. Klaim ini dibantah pemerintah dan menyebut tuduhan ini tidak berdasar.

Sejak pecah kekerasan di Xinjiang, Cina mengerahkan unit polisi antiteror dan mengetatkan keamanan di provinsi tersebut. Hampir separuh penduduk Xinjiang beretnis Uighur yang beragama Islam dan memiliki kaitan budaya dengan Asia Tengah.

Masyarakat Uighur mengeluhkan migrasi besar-besaran warga Han dari Timur yang mereka katakan merebut lapangan kerja dan menggerus budaya setempat.

Dua tahun lalu ketegangan antara warga Uighur dan Han menewaskan hampir 200 orang. Pemerintah Cina menuding kelompok militan Uighur ingin mendirikan negara melalui cara-cara kekerasan. Beijing juga menyebut mereka didukung oleh kelompok Islam di negara-negara lain.(sya)

Share : |

 
Berita Terkait Uighur
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]