Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Miras
Cegah Maraknya Miras Oplosan, DPR Minta Segera Selesaikan RUU Minol
2018-04-30 21:02:02

Ilustrasi. Polisi saat melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

"RUU ini sangat dibutuhkan. Apalagi seringnya kejadian di masyarakat yang tidak terkontrol khususnya miras oplosan. Mudah-mudahan dalam masa sidang mendatang, pemerintah mempunyai formula yang bisa dikompromikan untuk mencari titik temu," katanya menjawab pers di Jakarta, Senin (30/4).

Politisi PPP yang juga Anggota Pansus RUU Minol ini menyayangkan diperpanjangnya pembahasan RUU yang sebetulnya sangat ditunggu masyarakat. Pekan lalu, Rapat Paripurna DPR sepakat memperpanjang pembahasan 12 RUU, termasuk RUU Minol.

Menurutnya, khusus RUU Minol, kontennya telah diperlebar sampai masalah miras oplosan. Selain minuman alkohol kategori A, B dan C juga dimunculkan alkohol tadisional yang dibagi menjadi dua, yaitu yang alamiah dan oplosan atau campuran. Masalah ini sudah masuk dalam pembahasan.

"Saya sangat menyayangkan kalau pemerintah menunda-nunda atau cenderung tidak hadir untuk meneruskan pembahasan lebih lanjut untuk bagaimana mencapai titik temu yang tepat. Apapun kejadian di masyarakat dengan banyaknya korban miras oplosan, itu tak lepas dari lemahnya payung hukum," ujarnya.

Perlunya segera menyelesaikan RUU tersebut, lanjut dia, memang selama ini belum ada payung hukum yang mengatur minuman beralkohol. Diakui dalam pembahasan ada perbedaaan, tapi harus diselesaikan dengan cara paling bijak untuk bisa diterima semua pihak.

"Perbedaan cara pandang terhadap RUU Minol tidak harus menjadi salah satu pihak melarikan diri atau tidak bertanggungjawab untuk menuntaskan. Di sinilah menjadi ujian kita semua, termasuk DPR dan pemerintah yang punya kepentingan regulasi," tambahnya.

Ditanya apakah bisa selesai mengingat masuk tahun politik, Mustaqim mengatakan, selaku fraksi pengusul harus tetap yakin RUU Minol bisa selesai. Sebab memang ada kekosongan hukum yang seharusnya diisi.

"Apalagi pembahasannya sudah cukup lama dan berkali-kali diperpanjang. Bagaimanapun harus ada kata akhir dari kesepakatan DPR dengan Pemerintah. Yang diprioritaskan adalah RUU inisiatif DPR, sehingga di situ masuk marwah dan kredibilitas DPR. Bagaimanapun sebagai inisiator harus bisa mengakhiri sebuah proses dengan cara baik dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas politisi dapil Jateng VIII itu.(mp/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Miras
Ditreskrimsus Subdit Indag dan BBPOM Ungkap Pabrik Rumahan Miras di Tambora
Cegah Maraknya Miras Oplosan, DPR Minta Segera Selesaikan RUU Minol
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
Jangan Ada Lagi Korban Tewas, Secara Intens Polda Metro Jaya Melakukan Operasi Miras
Banyaknya Korban Akibat Miras Oplosan, Apotek dan Toko Kimia Perlu Dipantau
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]