ACEH, Berita HUKUM - Kebijakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan referensi substansi pada penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari seusai Badan Legislasi DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili Asi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) meminta pihak Kepolisian segera memanggil dan memeriksa pemilik (owner) Holywings atas dugaan kasus penistaan agama, promosi minuman keras (miras) atau beralkohol bagi nama Muhammad dan Maria.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP BAPERA Lisman Hasibuan saat menyambangi Polr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang tersebar di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan, pencabutan izin terhadap sejumlah 12 outlet Holywings di Jakarta berdasark ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menanggapi perihal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 mengenai peningkatan jumlah impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merugikan anak bangsa dan pendapatan negara.

Peraturan di atas merubah ketetapan sebelumnya yaitu Permendag Nomor 20 T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas tentang pokok-pokok pengaturan tentang minuman beralkohol. Wakil Ketua Baleg DPR RI JAKARTA, Berita HUKUM - Achmad Baidowi saat memimpin rapat mengungkapkan masukan-masukan dari para Anggota Baleg akan dijadikan bahan penyempuraan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

PERPRES NO 10 Tahun 2021 tentang miras sudah dicabut. Hanya berumur sebulan. Pemerintah, dengan segala dinamikanya, telah mendengar keluhan dan protes rakyat.

Kini giliran DPRD DKI yang masih belum berkeinginan mengakomodir usulan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir di PT. Delta Djakarta.

Pemprov DKI ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

LAHIRNYA PERPRES No 10 Tahun 2021 tentang investasi di industri miras yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Pebruari lalu menuai banyak penolakan dari hampir semua kalangan masyarakat.

Alasan utama penolakan Perpres Miras sesungguhnya hanya satu: karena Miras dilarang agama. Memang tampak sangat normatif ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi industri minuman keras (miras) mengandung alkohol tidak hanya berlaku untuk beberapa Provinsi yang secara definitif disebutkan. Yaitu Provinsi Bali, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras (Miras).

"Sebaiknya Pemerintah tidak hanya memp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina angkat bicara terkait pembukaan izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil. Ia mengingatkan, negara seharusnya membuat kebijakan yang mampu untuk menutup semua potensi yang mengancam kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia.

Nevi mengatakan, pa ...Berita Selengkapnya