Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pangan
Cegah Gejolak Harga, Pemerintah Akan Tertibkan Tata Niaga Pangan
Wednesday 13 Mar 2013 17:41:19

Daging sapi segar di pasar tradisional (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang dan daging sapi belakangan ini mendapatkan perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat memberikan keterangan pers seusai menerima Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung di Kantor Presiden, Rabu (13/3) siang, Presiden SBY menegaskan pemerintah dengan tujuan dan niat baik akan menjaga keseimbangan tata niaga komoditas pangan.

"Kita tidak ingin komoditas pangan yang menjadi hajat hidup masyarakat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, karena pasar pun tidak selalu bisa memecahkan masalah, teruta dalam soal keadilan," tegas Presiden SBY.

Presiden menduga, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akhir-akhir ini karena adanya penyimpangan, ada pihak-pihak yang mensiasati tata niaga untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal seperti ini, kata Presiden, sudah sering terjadi. "Oleh karena itu dengan tujuan dan niat baik, kita akan tertibkan seperti ini, dan dengan demikian rakyat bisa mendapat keuntungan sebaik-baiknya bukan yang lain-lain," kata SBY.

Menurut Presiden, adalah tidak adil di negeri kita ini manakala perdagangan didistorsi tetapi yang mengeruk keuntungan hanya pihak tertentu sementara masyarakat luas menderita.

"Saya mengajak semua pihak, khususnya pedagang besar, untuk bersama membuat baik negara sehingga rakyat dipermudah dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari, terutama berkaitan dengan pangan," ujar Presiden SBY.

Presiden meminta kementerian terkait mencermati kenaikan harga beberapa komoditas pangan, seperti bawang merah dan putih, serta daging sapi. Presiden meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN menghitung kebutuhan dan konsumsi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta produksi sapi lokal terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak tergantung kepada impor. Memang menggenjot produksi sapi lokal membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, impor hanya diperlukan jika dalam kondisi terdesak. "Secara situasional diperlukan daging sapi tambahan dari negara sahabat sambil kita lindungi petani kita," pesan SBY.

Selain butuh proses, untuk meningkatkan produksi daging sapi lokal juga ada kendala kerterbatasan lahan untuk pembibitan. Berdasarkan hitungan, untuk mengembangkanbiakan satu ekor sapi, diperlukan ruang dua hektar. Jika Indonesia ingin mengembangkan satu juta ekor sapi, maka diperlukan dua juta hektar lahan. Ketersediaan lahan selama ini menjadi kendala bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengusaha Indonesia untuk mengembangkan investasi di negara lain.(wid/es/skb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Pangan
 
Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
 
Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
 
Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
 
Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
 
Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]