Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tambang
Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel
2019-11-06 20:17:35

Diskusi Publik 'Kontroversi Pengehentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembagunan Smelter'.(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang mengangkat tema tentang Kontroversi Pengehentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembagunan Smelter yang menjadi sorotan banyak pihak apalagi dari kalangan Asosiasi Smelter. Diskusi diadakan oleh Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta.

Namun dalam hal ini, menurut pengamat bisnis Pertambangan, Hanifa Sutrisna mengatakan bahwa ada indikasi permainanan perdagangan Nikel didalam negeri yang sangat merugikan negara dan pengusaha pribumi pemilik IUP tambang.

"Tata niaga yang tidak melindungi dan tidak berpihak kepada pemilik IUP, tetapi lebih berpihak kepada Pemilik smelter," ujarnya, menjelaskan usai diskusi publik di kantor KAHMI Center, kawasan Kebayoran Baru, pada Rabu (6/11).

Lanjutnya lagi menerangkan, bahwa pemilik smelter memberlakukan perdagangan tidak langsung atau harus melalui trader dan hasil laboratorium yang sudah ditentukan pemilik smelter.

"Harga ditentukan oleh trader (otomatis harga ditentukan oleh pemilik smelter), dan tidak mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah, uji lab yang ditunjuk pemilik smelter dengan merubah kadar Ni dari kadar 1.8 menjadi Ni 1.3, sehingga harga jatuh dan pembayaran pajak turun," ungkap mantan advisor direktur ANTAM ini

Perihal itersebut, Dia juga menghimbau agar Pemerintah harus segera menetapkan harga Nikel yang acuan kepada pemilik smelter, seperti harga Batubara acuan yang wajib sebagai panduan pembeli Batubara dalam negeri.

"Apabila kontrak penjualan dibawah harga maka pemilik IUP yang harus menanggung sanksi, namun tidak ada sanksi bagi pembeli/ pemilik smelter," jelas Advisor Direktur Utama Timah Industri.

Akibatnya harga kontrak turun sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga turun. Hanifa pun menyebutkan, disinyalir ada permainan dagang, sehingga seluruh ore akan dijual ke smelter, akibatnya penambang pribumi pemilik IUP tidak bisa bangun smelter, dampaknya akan rugi dan bangkrut.

Mengingat akan nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini, dia pun menyimpulkan bahwa kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terlalu terburu-buru mengeluarkan himbauan tanpa berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait.

"Hal ini jelas-jelas membuat gaduh suasana dan hal ini pun sangat bertentangan dengan arahan Pak Jokowi yang tidak menginginkan kegaduhan yang dilakukan oleh Menteri atau setingkat Menteri di periode kedua pemerintahan beliau," tegasnya.

Fatalnya lagi, sang pengamat Bisnis Pertambangan inipun menyanyangkan akan regulasi kebijakan oleh pihak BKPM seperti penghentian ekspor biji nikel, "Apa dasar hukumnya BKPM menghentikan ekspor biji nikel yang bukan kewenangannya," pungkasnya.(bh/bar)


 
Berita Terkait Tambang
 
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
 
Terbukti Tidak Miliki RKAB, Ponton Batubara CV JAR Diamankan KSOP, Buyer Agung Dituntut Serahkan Pajero
 
CV JAR Jual Batubara Diduga Tanpa Dokumen RKAB Viral di Medsos Twitter
 
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
 
Polda Banten Tutup 4 Tambang Emas Ilegal Penyebab Longsor
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ahok Kritik Digitalisasi 'Paperles' Peruri, Legislator Angkat Suara
Kekacauan Negara Di Era Jokowi
Eva Yuliana Dorong Keimigrasian Terus Perketat Lalu Lintas WNA
Aksi Damai Massa 'Minta DPR RI Dengarkan Suara Rakyat Agar Pilkada 2020 Ditunda'
Tanpa Peran Soeharto, Indonesia Jadi Negara Komunis
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan
Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T?
Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana
Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia
Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]