Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tambang
Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel
2019-11-06 20:17:35

Diskusi Publik 'Kontroversi Pengehentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembagunan Smelter'.(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang mengangkat tema tentang Kontroversi Pengehentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembagunan Smelter yang menjadi sorotan banyak pihak apalagi dari kalangan Asosiasi Smelter. Diskusi diadakan oleh Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta.

Namun dalam hal ini, menurut pengamat bisnis Pertambangan, Hanifa Sutrisna mengatakan bahwa ada indikasi permainanan perdagangan Nikel didalam negeri yang sangat merugikan negara dan pengusaha pribumi pemilik IUP tambang.

"Tata niaga yang tidak melindungi dan tidak berpihak kepada pemilik IUP, tetapi lebih berpihak kepada Pemilik smelter," ujarnya, menjelaskan usai diskusi publik di kantor KAHMI Center, kawasan Kebayoran Baru, pada Rabu (6/11).

Lanjutnya lagi menerangkan, bahwa pemilik smelter memberlakukan perdagangan tidak langsung atau harus melalui trader dan hasil laboratorium yang sudah ditentukan pemilik smelter.

"Harga ditentukan oleh trader (otomatis harga ditentukan oleh pemilik smelter), dan tidak mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah, uji lab yang ditunjuk pemilik smelter dengan merubah kadar Ni dari kadar 1.8 menjadi Ni 1.3, sehingga harga jatuh dan pembayaran pajak turun," ungkap mantan advisor direktur ANTAM ini

Perihal itersebut, Dia juga menghimbau agar Pemerintah harus segera menetapkan harga Nikel yang acuan kepada pemilik smelter, seperti harga Batubara acuan yang wajib sebagai panduan pembeli Batubara dalam negeri.

"Apabila kontrak penjualan dibawah harga maka pemilik IUP yang harus menanggung sanksi, namun tidak ada sanksi bagi pembeli/ pemilik smelter," jelas Advisor Direktur Utama Timah Industri.

Akibatnya harga kontrak turun sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga turun. Hanifa pun menyebutkan, disinyalir ada permainan dagang, sehingga seluruh ore akan dijual ke smelter, akibatnya penambang pribumi pemilik IUP tidak bisa bangun smelter, dampaknya akan rugi dan bangkrut.

Mengingat akan nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini, dia pun menyimpulkan bahwa kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terlalu terburu-buru mengeluarkan himbauan tanpa berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait.

"Hal ini jelas-jelas membuat gaduh suasana dan hal ini pun sangat bertentangan dengan arahan Pak Jokowi yang tidak menginginkan kegaduhan yang dilakukan oleh Menteri atau setingkat Menteri di periode kedua pemerintahan beliau," tegasnya.

Fatalnya lagi, sang pengamat Bisnis Pertambangan inipun menyanyangkan akan regulasi kebijakan oleh pihak BKPM seperti penghentian ekspor biji nikel, "Apa dasar hukumnya BKPM menghentikan ekspor biji nikel yang bukan kewenangannya," pungkasnya.(bh/bar)


 
Berita Terkait Tambang
 
Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel
 
Kasus Tambang, Dirut PT BMQ Minta Kapolri Tindak Tegas Kapolda Bengkulu
 
Permintaan Turun, Aktivitas Pertambangan Harus Dijaga
 
PERKHAPPI Resmi Menjadi Wadah Konsultan Hukum Pertambangan
 
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]