Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
2016-11-24 23:54:48

Tampak suasana pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).(Foto: jaka/iw.
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

Demikian terungkap dalam pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Rutte mengakui sekaligus menghormati Indonesia sebagai negara demokratis terbesar dalam pertemuan yang dihadiri para anggota DPR tersebut. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar pula di dunia, Indonesia bisa menjadi kekuatan dunia. Kedua negara bisa saling menguatkan hubungan politik.

Belanda, kata Rutte, tidak anti-Islam. Bahkan, Belanda sangat terbuka dengan para pengungsi muslim dari Timur Tengah yang sedang mencari suaka akibat perang. Yang mungkin belum bisa menerima Islam sepenuhnya di Belanda adalah partai ultra nasionalis. Pemerintah Belanda menyerukan, agar pengungsi dan para pendatang muslim harus menyesuaikan dengan kultur di negara Belanda. Bukan pemerintah Belanda yang harus menyesuaikan dengan kultur para pendatang.

Di sinilah keragaman dan toleransi bisa tercipta seperti juga di Indonesia yang sangat menghormati keragaman budaya dan agama. Rutte juga memuji Indonesia yang mampu menjaga keragaman masyarakatnya.

Sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik penghargaan Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kedua negara bisa saling belajar dan bertukar pengalaman mengelola keragaman masyarakatnya.

"Dalam pertemuan kali ini, kami berbicara tentang penguatan demokrasi, penanggulangan terorisme, hingga kerja sama penanggulangan banjir," jelas Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, di hadapan pers usai pertemuan. Di Indonesia, agama bisa menjadi perekat politik. Bahkan, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, selalu menjadi sumber rujukan untuk menyejahterakan rakyat.

Indonesia, lanjut Akom, bisa juga belajar dari pengalaman Belanda dalam berdemokrasi. Transfer pengetahuan bisa dilakukan kedua negara. Inilah pertemuan penting yang saling menghargai posisi masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, Akom juga sempat menjelaskan sejarah berdirinya komplek parlemen ini yang dahulu digagas oleh mendiang Presiden Soekarno sebagai markas Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) di tahun 1960-an.

Pemerintah Indonesia ketika itu mengambil jalan tengah yang tidak mendukung Blok Barat maupun Timur. Dan Indonesia menjadi salah satu pemimpin Gerakan Non Blok. Gedung Nusantara menjadi proyeksi sekaligus simbol gerakan tersebut. Kini, komplek parlemen jadi rumah bagi tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Peta politik mutakhir di Tanah Air juga disampaikan Akom dalam pertemuan tersebut. 10 partai politik sudah terwakili di DPR RI hasil Pemilu 2014 lalu.(mh/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Zuhairi Misrawi: Hoaks Berbahaya Bagi Demokrasi
Fahri Hamzah: Reformasi Parlemen adalah Jawaban atas Defisit Demokrasi
Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi
Diskusi JPPD: Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak dan Antisipasi Money Politics
Dalam Japan Foundation Asia Center, Yenny Wahid Bicara Nilai dan Penerapan Demokrasi di Asia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Pangeran Philip: Suami Ratu Elizabeth II Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Mobilnya Terguling
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]