Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
2016-11-24 23:54:48

Tampak suasana pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).(Foto: jaka/iw.
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

Demikian terungkap dalam pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Rutte mengakui sekaligus menghormati Indonesia sebagai negara demokratis terbesar dalam pertemuan yang dihadiri para anggota DPR tersebut. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar pula di dunia, Indonesia bisa menjadi kekuatan dunia. Kedua negara bisa saling menguatkan hubungan politik.

Belanda, kata Rutte, tidak anti-Islam. Bahkan, Belanda sangat terbuka dengan para pengungsi muslim dari Timur Tengah yang sedang mencari suaka akibat perang. Yang mungkin belum bisa menerima Islam sepenuhnya di Belanda adalah partai ultra nasionalis. Pemerintah Belanda menyerukan, agar pengungsi dan para pendatang muslim harus menyesuaikan dengan kultur di negara Belanda. Bukan pemerintah Belanda yang harus menyesuaikan dengan kultur para pendatang.

Di sinilah keragaman dan toleransi bisa tercipta seperti juga di Indonesia yang sangat menghormati keragaman budaya dan agama. Rutte juga memuji Indonesia yang mampu menjaga keragaman masyarakatnya.

Sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik penghargaan Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kedua negara bisa saling belajar dan bertukar pengalaman mengelola keragaman masyarakatnya.

"Dalam pertemuan kali ini, kami berbicara tentang penguatan demokrasi, penanggulangan terorisme, hingga kerja sama penanggulangan banjir," jelas Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, di hadapan pers usai pertemuan. Di Indonesia, agama bisa menjadi perekat politik. Bahkan, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, selalu menjadi sumber rujukan untuk menyejahterakan rakyat.

Indonesia, lanjut Akom, bisa juga belajar dari pengalaman Belanda dalam berdemokrasi. Transfer pengetahuan bisa dilakukan kedua negara. Inilah pertemuan penting yang saling menghargai posisi masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, Akom juga sempat menjelaskan sejarah berdirinya komplek parlemen ini yang dahulu digagas oleh mendiang Presiden Soekarno sebagai markas Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) di tahun 1960-an.

Pemerintah Indonesia ketika itu mengambil jalan tengah yang tidak mendukung Blok Barat maupun Timur. Dan Indonesia menjadi salah satu pemimpin Gerakan Non Blok. Gedung Nusantara menjadi proyeksi sekaligus simbol gerakan tersebut. Kini, komplek parlemen jadi rumah bagi tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Peta politik mutakhir di Tanah Air juga disampaikan Akom dalam pertemuan tersebut. 10 partai politik sudah terwakili di DPR RI hasil Pemilu 2014 lalu.(mh/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi
Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]