Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
2016-11-24 23:54:48

Tampak suasana pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).(Foto: jaka/iw.
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

Demikian terungkap dalam pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Rutte mengakui sekaligus menghormati Indonesia sebagai negara demokratis terbesar dalam pertemuan yang dihadiri para anggota DPR tersebut. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar pula di dunia, Indonesia bisa menjadi kekuatan dunia. Kedua negara bisa saling menguatkan hubungan politik.

Belanda, kata Rutte, tidak anti-Islam. Bahkan, Belanda sangat terbuka dengan para pengungsi muslim dari Timur Tengah yang sedang mencari suaka akibat perang. Yang mungkin belum bisa menerima Islam sepenuhnya di Belanda adalah partai ultra nasionalis. Pemerintah Belanda menyerukan, agar pengungsi dan para pendatang muslim harus menyesuaikan dengan kultur di negara Belanda. Bukan pemerintah Belanda yang harus menyesuaikan dengan kultur para pendatang.

Di sinilah keragaman dan toleransi bisa tercipta seperti juga di Indonesia yang sangat menghormati keragaman budaya dan agama. Rutte juga memuji Indonesia yang mampu menjaga keragaman masyarakatnya.

Sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik penghargaan Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kedua negara bisa saling belajar dan bertukar pengalaman mengelola keragaman masyarakatnya.

"Dalam pertemuan kali ini, kami berbicara tentang penguatan demokrasi, penanggulangan terorisme, hingga kerja sama penanggulangan banjir," jelas Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, di hadapan pers usai pertemuan. Di Indonesia, agama bisa menjadi perekat politik. Bahkan, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, selalu menjadi sumber rujukan untuk menyejahterakan rakyat.

Indonesia, lanjut Akom, bisa juga belajar dari pengalaman Belanda dalam berdemokrasi. Transfer pengetahuan bisa dilakukan kedua negara. Inilah pertemuan penting yang saling menghargai posisi masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, Akom juga sempat menjelaskan sejarah berdirinya komplek parlemen ini yang dahulu digagas oleh mendiang Presiden Soekarno sebagai markas Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) di tahun 1960-an.

Pemerintah Indonesia ketika itu mengambil jalan tengah yang tidak mendukung Blok Barat maupun Timur. Dan Indonesia menjadi salah satu pemimpin Gerakan Non Blok. Gedung Nusantara menjadi proyeksi sekaligus simbol gerakan tersebut. Kini, komplek parlemen jadi rumah bagi tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Peta politik mutakhir di Tanah Air juga disampaikan Akom dalam pertemuan tersebut. 10 partai politik sudah terwakili di DPR RI hasil Pemilu 2014 lalu.(mh/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Demokrasi
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi
Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
DPR Akan Bangun Alun-alun Demokrasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]