Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
2016-11-24 23:54:48

Tampak suasana pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).(Foto: jaka/iw.
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

Demikian terungkap dalam pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Rutte mengakui sekaligus menghormati Indonesia sebagai negara demokratis terbesar dalam pertemuan yang dihadiri para anggota DPR tersebut. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar pula di dunia, Indonesia bisa menjadi kekuatan dunia. Kedua negara bisa saling menguatkan hubungan politik.

Belanda, kata Rutte, tidak anti-Islam. Bahkan, Belanda sangat terbuka dengan para pengungsi muslim dari Timur Tengah yang sedang mencari suaka akibat perang. Yang mungkin belum bisa menerima Islam sepenuhnya di Belanda adalah partai ultra nasionalis. Pemerintah Belanda menyerukan, agar pengungsi dan para pendatang muslim harus menyesuaikan dengan kultur di negara Belanda. Bukan pemerintah Belanda yang harus menyesuaikan dengan kultur para pendatang.

Di sinilah keragaman dan toleransi bisa tercipta seperti juga di Indonesia yang sangat menghormati keragaman budaya dan agama. Rutte juga memuji Indonesia yang mampu menjaga keragaman masyarakatnya.

Sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik penghargaan Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kedua negara bisa saling belajar dan bertukar pengalaman mengelola keragaman masyarakatnya.

"Dalam pertemuan kali ini, kami berbicara tentang penguatan demokrasi, penanggulangan terorisme, hingga kerja sama penanggulangan banjir," jelas Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, di hadapan pers usai pertemuan. Di Indonesia, agama bisa menjadi perekat politik. Bahkan, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, selalu menjadi sumber rujukan untuk menyejahterakan rakyat.

Indonesia, lanjut Akom, bisa juga belajar dari pengalaman Belanda dalam berdemokrasi. Transfer pengetahuan bisa dilakukan kedua negara. Inilah pertemuan penting yang saling menghargai posisi masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, Akom juga sempat menjelaskan sejarah berdirinya komplek parlemen ini yang dahulu digagas oleh mendiang Presiden Soekarno sebagai markas Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) di tahun 1960-an.

Pemerintah Indonesia ketika itu mengambil jalan tengah yang tidak mendukung Blok Barat maupun Timur. Dan Indonesia menjadi salah satu pemimpin Gerakan Non Blok. Gedung Nusantara menjadi proyeksi sekaligus simbol gerakan tersebut. Kini, komplek parlemen jadi rumah bagi tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Peta politik mutakhir di Tanah Air juga disampaikan Akom dalam pertemuan tersebut. 10 partai politik sudah terwakili di DPR RI hasil Pemilu 2014 lalu.(mh/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi
Diskusi JPPD: Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak dan Antisipasi Money Politics
Dalam Japan Foundation Asia Center, Yenny Wahid Bicara Nilai dan Penerapan Demokrasi di Asia
Ketua DPR: Lanjutkan Konsolidasi untuk Jalani Demokrasi
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]