JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya meningkatkan produktivitas. Sebagai perusahaan yang hadir mengemban misi negara, hendaknya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi perhatian.
"Jajaran BUMN agar meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar lebih terintegrasi dalam meningkatkan produktivitas terutama mendukung program pembangunan. Sebagai badan usaha yang dibentuk oleh negara BUMN tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI Yusyus Kuswandana saat memimpin pertemuan dengan sejumlah BUMN di Makasar, Sulsel, Jumat (20/6).
Dalam pertemuan tersebut hadir pimpinan BUMN di bidang perkebunan PTPN XIV, PT. Semen Tonasa dan PT. Sang Hyang Seri perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Yusyus juga menggarisbawahi dalam melaksanakan tugas-tugas pioneering-nya BUMN juga dituntut dapat menerapkan prinsip good coorporate governance.
"Berkembangnya tuntutan akan keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam dunia usaha maka BUMN harus pula melaksanakan prinsip-prinsip good coorporate governance," lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Dalam pertemuan itu ia secara khusus menyampaikan catatan kepada jajaran pimpinan PT. Semen Tonasa agar terus menjaga ketersediaan semen terutama di wilayah timur Indonesia. Keseimbangan supply and demand harus terkenadali sehingga masalah kelangkaan tidak menggangu pesatnya pembangunan infrastruktur di kawasan ini.(iky/iw/dpr/bhc/sya) |
