Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
BUMN
BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual
2018-02-06 21:57:19

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra).(Foto: Naefurodji/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai stabilitator harga-harga yang ada di pasar. Namun, jika ada beberapa BUMN yang tidak maksimal dalam melakukan usaha produksi atau bahkan terlilit hutang, maka hal ini tentu akan sulit menjual hasil produksi di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menstabilkan.

Hal itu diungkapkan Bambang Haryo Soekartono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Iglis, Dirut PT Merpati Nusantara, PT Penas, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

"Saya agak prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti pabrik KKA ini. Jadi memang mungkin pabrik KKA punya hutang Rp 900 sekian miliar. Kalau kita lihat utang ini cukup besar. Apalagi listriknnya tidak bekerja sama lagi dengan PLN karena kondisi produktivitasnya terus menurun," ungkap politisi Gerindra ini.

Ia menyarakan, untuk BUMN yang tidak bisa lagi diselamatkan lebih baik ditutup dan tidak dijual. "Fungsi BUMN kan begitu, menstabilkan pasar baik dari sisi mutu, jumlah dan rupiahnya. Ini kalau sudah tidak mungkin ya lebih baik kenapa enggak BUMN ini ditutup. Ditutup ya, tidak dijual karna dijual menurut saya kurang bagus," sarannya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan tanggapan mengenai revitalisasi produksi yang akan dilakukan PT KKA sebanyak 135 ribu ton per tahun yang terpasang dengan kapasitas produksi yang hanya 100 ribu ton per tahun.

"Kenapa ngga sekalian merivitalisasi sesuai dengan kapasitas produksinya menjadi 400 ribu ton per tahun. Apakah market bapak ini tidak bisa memaksimalkan sinergi dengan BUMN yang lain maupun sinergi dengan target yang dilakukan pemerintah saat ini. Dimana kita mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dari 300 T menjadi 400 T. Tentu hal ini membutuhkan banyak kertas dan ini menjadi peluang untuk target pasar," pungkas pria dari dapil Jawa Timur I ini.(mhr/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BUMN
Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN
Saham Tiga BUMN Dialihkan, UU BUMN Digugat
TNI dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Strategis
BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]