Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
BUMN
BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual
2018-02-06 21:57:19

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra).(Foto: Naefurodji/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai stabilitator harga-harga yang ada di pasar. Namun, jika ada beberapa BUMN yang tidak maksimal dalam melakukan usaha produksi atau bahkan terlilit hutang, maka hal ini tentu akan sulit menjual hasil produksi di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menstabilkan.

Hal itu diungkapkan Bambang Haryo Soekartono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Iglis, Dirut PT Merpati Nusantara, PT Penas, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

"Saya agak prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti pabrik KKA ini. Jadi memang mungkin pabrik KKA punya hutang Rp 900 sekian miliar. Kalau kita lihat utang ini cukup besar. Apalagi listriknnya tidak bekerja sama lagi dengan PLN karena kondisi produktivitasnya terus menurun," ungkap politisi Gerindra ini.

Ia menyarakan, untuk BUMN yang tidak bisa lagi diselamatkan lebih baik ditutup dan tidak dijual. "Fungsi BUMN kan begitu, menstabilkan pasar baik dari sisi mutu, jumlah dan rupiahnya. Ini kalau sudah tidak mungkin ya lebih baik kenapa enggak BUMN ini ditutup. Ditutup ya, tidak dijual karna dijual menurut saya kurang bagus," sarannya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan tanggapan mengenai revitalisasi produksi yang akan dilakukan PT KKA sebanyak 135 ribu ton per tahun yang terpasang dengan kapasitas produksi yang hanya 100 ribu ton per tahun.

"Kenapa ngga sekalian merivitalisasi sesuai dengan kapasitas produksinya menjadi 400 ribu ton per tahun. Apakah market bapak ini tidak bisa memaksimalkan sinergi dengan BUMN yang lain maupun sinergi dengan target yang dilakukan pemerintah saat ini. Dimana kita mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dari 300 T menjadi 400 T. Tentu hal ini membutuhkan banyak kertas dan ini menjadi peluang untuk target pasar," pungkas pria dari dapil Jawa Timur I ini.(mhr/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BUMN
Marwan Cik Asan: Utang BUMN Rp5.271 Triliun
Head of Agreement GMF dan IAS Fokus dalam Perawatan Pesawat dan Industrial Service
Para Tokoh Mengkritisi Pencopotan Said Didu dari PTBA, SBY: Said Didu Telah Berikan Pelajaran Berharga
Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan
Era Jokowi Utang BUMN Bengkak Jadi Rp5.271 Triliun
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN
Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]