Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jokowi
BEM PTAI Nyatakan Tidak Ikut Serta Aksi Demo Mahasiswa 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
2018-09-14 11:35:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Momentum Empat (4) tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan ajang untuk mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut hak-hak dan kewajiban pemerintahan sesuai yang tercantum di dalam visi misi yang dalam hal ini oleh Jokowi-JK dituangkan dalam program Nawacita. Berbagai survei sudah menunjukkan akan kepuasan dan kelemahan serta efektif atau tidaknya kinerja kabinet kerja Jokowi-JK dalam mengelola negara.

Beberapa hal yang menjadi sorotan 4 tahun masa pemerintahan Jokowi adalah terkait dengan nilai tukar rupiah yang melonjak dan memasuki angka 15.000 rupiah per-dollar Amerika. Ada juga peningkatan harga BBM yang subsidinya dicabut sehingga pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Isu lain yang terkait adalah impor besar-besaran dan pengandalan hutang luar negeri yang dilakukan oleh masa Jokowi-JK.

"kenaikan harga BBM, Dolar tak terbendung yang berimbas naiknya bahan pokok, hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa organisasi kemahasiswaan maupun kemasyarakatan melakukan demo aksi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini. Akan tetapi, kami dari BEM PTAI akan melakukan tabayun, dan mencoba untuk meninjau ulang apa sebenarnya yang terjadi di dalam internal kepemerintahan Jokowi-JK," kata Perisidium Nasional BEM PTAI Jakarta, Nica Ranu Andika, Jumat (14/9).

Maka dari itu, lanjut Nica Ranu Andika, berdasarkan uraian di atas, kami dari BEM PTAI Se-Indonesia menyatakan tidak ikut serta dalam aksi apapun. Juga termasuk organisasi-organisasi yang mengatasnamakan BEM PTAI.

"Jika ada organisasi maupun oknum yang mencatut nama BEM PTAI, maka dengan ini kami menyatakan bahwa hal tersebut bukan atas tanggung jawab BEM PTAI se-Indonesia," tegas Nica Ranu Andika yang mewakili Presnas BEM PTAI se Indonesia

Ia juga menyampaikan nama pengurus Presidium Nasional (Presnas) BEM PTAI se Indonesia "iya masyarakat harus tau karena sudah mulai banyak pencatutan dalam melakukan aksi dan kita harus tau siapa yang bergerak di lapangan dan siapa yang bertanggung jawab, ini nama sahabat kami yang ada di seluruh Indonesia, Presnas Jawa Timur, Anis Rohmatullah, Presnas Jateng Ahmad Wasi' Uzzulfa, Presnas Jawa Barat, Doni Maulana, Presnas Sumatra Selatan, Agus Suherman Tanjung, Presnas Banten Ade putra, Presnas Sulawesi Tengah, Muh Rizal, Presnas Aceh, Jumiadi,Presnas Sumut, Zulkifli, Presnas Gorontalo, Arafiq, Presnas Kalbar, Anwar fuadi, Presnas Ternate, Furqan, Presnas Palopo, Fikram Kasim, Presnas Bengkulu, Hanif, Presnas Kaltim Osvaldo, Presnas DI Yogyakarta, Zulhamri, Presnas Sulut, Taufan, Presnas Jambi, Arpah, Presnas Riau Eko," tutupnya(bh/bar)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
4 Tahun Jokowi Berkuasa: Masih Gagal di Bidang Pemberantasan Korupsi
Sebut Politikus Sontoloyo, Jokowi Tunjuk Hidung Sendiri
Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamophobia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]