Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
2017-09-26 09:50:27

Ilustrasi. Presiden Jokowi.(Foto: BH /yun)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara, akan mengadakan Pra Temu dan Konsolidasi Nasional di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Pasar Rebo Jakarta Timur.

Acara yang akan berlangsung selama empat hari dari mulai tanggal 27 sampai 30 September 2017 ini bertema "Mengembalikan Jati Diri Mahasiswa Dalam Mewujudkan Kedaulatan Bangsa".

Steering Committee, Gifari Shadad R mengatakan bahwa momen ini merupakan momentum tepat bagi mahasiswa untuk melakukan konsolidasi dan mempersatukan arah gerak mahasiswa dalam mengawal kedaulatan bangsa.

"Kegiatan Pra Temu ini akan menjadi wadah konsolidasi besar-besaran berskala nasional. Dengan adanya pembahasan terkait isu-isu daerah dan isu-isu nasional, dalam Pembahasan Kedaulatan Energi, Pemahaman G30S pada kaum Mahasiswa, Pemertaan Ekonomi dan juga kita akan membuat Gerakan Evaluasi 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK pantas atau tidak untuk dilanjutkan ke periode selanjutnya," kata Gifari Shadad R di Jakarta, Senin (25/9).

Tak hanya itu, lanjut Gifari, kegiatan ini juga dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Pasalnya, disitu akan berkumpul semua mahasiswa dari berbagai daerah. Mereka akan mengeluarkan ide, konsep, gagasan dan menyamakan frame berfikir terhadap kondisi objektif Bangsa Indonesia saat ini

"Serta memberikan Gerakan sebagai sumbangan mahasiswa bagi arah masa depan bangsa yang sesuai dengan amanat UUD 45 dan Pancasila," imbuhnya.

Lebih lanjut kata Gifari yang juga sebagai Menlu BEM UHAMKA ini, kedaulatan bangsa perlu dipahami sebagai suatu prioritas guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur, karena merupakan poin penting bagi kemajuan negara Indonesia.

"Saat ini diperlukan suatu perubahan dalam pola pikir mahasiswa serta moral bangsa dalam memahami nilai-nilai pancasila dan nasionalisme guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai mitra kritis pemerintah, tentu kita harus menjalankan kewajiban untuk mengkawal jalannya pemerintahan. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Indonesia berjalan tetap dalam koridor yang ideal untuk mewujudkan NKRI yang berdaulat," tutup Gifari.

Diperkirakan akan ada 150 Perguruan Tinggi perwakilan BEM Se-Indonesia turut andil dan meramaikan kegiatan ini. Berdasarkan data dari panitia, peserta merupakan perwakilan BEM dari Universitas yang berada dalam Zona Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan juga setelah kegiatan ini kepada seluruh Presiden Mahasiswa akan melakukan Konsolidasi ke daerah masing-masing guna mengsuarakan Gerakan Evaluasi 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi JK dan menyambut hari Sumpah Pemuda pada bulan Oktober nanti.(ian/RMOLl/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]