Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
TKI
Apjati Dukung Kebijakan Pemerintah Saudi untuk Cegah Penyalahgunaan Visa oleh PMI
2019-05-03 22:54:57

Diskusi bertajuk "Berantas Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Luar Negeri" di Restoran Sederhana, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (2/5).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat bekerja di Arab Saudi, Pemerintah Saudi akan menerapkan sebuah sistem yang langsung terkoneksi dengan Pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah, dalam diskusi bertajuk "Berantas Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Luar Negeri"
yang diadakan Forum Wartawan Ketenagakerjaan - Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (Forwarker-PWKI) di Restoran Sederhana, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (2/5).

"Pemerintah Saudi menggunakan sistem yang akan terintegrasi dengan pemerintah Indonesia, sehingga visa yang keluar dari sana akan terinput di Indonesia. Ini menguntungkan buat kita," ucap Ayub.

Oleh karena itu, Apjati sangat mengapresiasi kebijakan yang akan dijalankan tersebut, karena dinilai banyak bermanfaat dalam pengiriman maupun penempatan PMI.

"Apjati mendukung pemerintah. Keunggulan sistem ini, visa yang dikeluarkan pemerintah Saudi sangat selektif dan yang diutamakan itu visa kerja," kata dia.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, terkait dengan pengiriman PMI ke Timur Tengah, Direktur LSM Padma Indonesia Gabriel Gowa, mendesak pihak terkait agar moratorium pengiriman PMI tersebut segera dicabut.

"Justru dengan kita melarang (moratorium) ini, menyuburkan praktik-praktik unprocedural dan juga rentan human trafficking," jelas Gabriel.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait TKI
Apjati Dukung Kebijakan Pemerintah Saudi untuk Cegah Penyalahgunaan Visa oleh PMI
Soal Kepmenaker No 291 Tahun 2018, Ketua PWKI: Pemerintah Tidak Terbuka
Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dicopot dari BNP2TKI
'Segel' Kedubes Arab Saudi, Demonstran Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati
TKI Dipancung Tanpa Notifikasi, Gerindra: Bukti Jokowi Tidak Dipandang Dunia Internasional
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]