Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    TKI
 
Puluhan TKI Ilegal Diamankan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan | 2020-05-03 14:43:20

SUMATERA UTARA, Berita HUKUM - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan, Koarmada I mengamankan sebanyak 27 orang Pekerja Migran tanpa dokumen lengkap atau TKI Ilegal yang memasuki Indonesia melalui jalur laut di Pantai Sungai Sembilang Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Sabtu (2/5).

Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut
...

Apjati Dukung Kebijakan Pemerintah Saudi untuk Cegah Penyalahgunaan Visa oleh PMI | 2019-05-03 22:54:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat bekerja di Arab Saudi, Pemerintah Saudi akan menerapkan sebuah sistem yang langsung terkoneksi dengan Pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Bas
...

Soal Kepmenaker No 291 Tahun 2018, Ketua PWKI: Pemerintah Tidak Terbuka | 2019-01-30 23:29:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI) Siprianus Edi Hardum, berpendapat, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal ke Arab Saudi, seolah-olah mengindikasikan pemerintah membatalkan kebijakan penghentian pengiriman PMI ke negara-nega ...

Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dicopot dari BNP2TKI | 2018-11-03 19:21:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuan pendirian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) baik, yaitu untuk mengoordinasikan dan mengatur penempatan dan perlindungan TKI.

Namun di bawah kepemimpinan Nusron Wahid, lembaga tersebut tidak pernah menunjukan kinerja yang baik dan bermanfaat bagi TKI. Bahkan sang pimpinan y
...

'Segel' Kedubes Arab Saudi, Demonstran Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati | 2018-11-02 17:34:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan aktivis dan pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi demonstrasi berkabung mengenakan pakaian warna serba hitam dengan membentangkan spanduk dan menebarkan poster-poster serta menyegel dengan pita kuning bertuliskan 'Kedutaan ini Disegel' saat menggelar aksi damai di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) nega ...

TKI Dipancung Tanpa Notifikasi, Gerindra: Bukti Jokowi Tidak Dipandang Dunia Internasional | 2018-11-01 13:55:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada, Senin 30 Oktober kemarin dan tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, Elnino M Husein Mohi mengatakan, sikap Arab Saudi tersebut men
...

Eksekusi Mati Tuti Wujud Kerentanan Pekerja Migran Perempuan di Arab Saudi | 2018-11-01 07:11:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Konferensi Pers Bersama yang diadakan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada, Selasa (30/10), Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI (PWNI-BHI) Kemlu RI, menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Ia yang baru saja tiba dari kediaman keluarga almarhum Tuti Turs ...

Prihatin, TKI Dihukum Mati Sementara Terpidana Mati Belum Dieksekusi | 2018-03-26 13:28:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Achmad Zacky Siradj prihatin dengan adanya hukuman mati yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi terpidana mati di Indonesia, khususnya yang terkait kasus narkoba, yang hingga saat ini belum juga dieksekusi.

"Terus terang
...

TKI Yang Bekerja ke Luar Negeri Harus Bersertifikat | 2017-10-30 18:20:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah disahkan dan diundangkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri harus bersertifikat. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi.

Beberapa hari lalu, Rapat Paripurna
...

Menaker Dinilai Melanggar Hukum terkait Perlindungan Jaminan Sosial TKI oleh BPJS | 2017-07-31 06:37:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri me-launching Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI, di Pendopo Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7).

Perlindungan untuk TKI ini mulai dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Agustus 2017, dengan skema khusus perlindungan
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]