Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Rohingya
Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Mengapa Presiden Jokowi Belum Usir Dubes Myanmar
2017-09-04 23:53:32

Ilustrasi. Tampak kondisi kekacauan tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan agar Duta Besar (Dubes) Myanmar di Indonesia yang ada masih bercokol di Menteng, Jakarta Pusat agar segera diusir semakin kencang. Pasalnya untuk kesekian kali militer dan para biksu radikal di negara yang bersebelahan dengan Bangladesh itu, melakukan pembantaian secara sadis serta sporadis terhadap warga muslim Rohingya.

Akibatnya ratusan mayat kaum muslimin dewasa hingga anak-anak dengan kondisi mengenaskan tewas bergelimpangan, serta puluhan ribu orang terpaksa mengungsi.

Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub menegaskan bahwa, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas mengusir Duta Besar negara pembantai tersebut. Bukan malah ambivalen atau mendua dalam masalah serius ini.

"Presiden Jokowi seharusnya mengusir duta besar Myanmar agar segera keluar dari negara ini, jangan mempertontonkan sikap ambivalen," ujar Muslim, kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/9).

Menurut politisi PAN asal Aceh ini, apa yang dilakukan Myanmar sangat melecehkan hukum dan merusak tatanan dunia internasional. Sehingga butuh upaya nyata serius yang tidak hanya sekadar retorika.

"Kalau hanya bantuan kemanusiaan, sudah sejak tahun lalu Indonesia baik itu pemerintah dan organisasi masyarakat sudah sering memberi bantuan. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah sikap tegas presiden mengusir duta besar," ungkap Muslim.

Anggota DPR asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, hal ini bukan saja persoalan Presiden harus peka terhadap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.

"Tapi ini juga adalah persoalan hati nurani, apakah presiden masih punya hati nurani? Di mana hati nurani pak presiden melihat kenyataan pembantaian yang telah berulang kali ini," kritik Muslim.

Selain itu menurut Muslim, menarik Dubes Indonesia dari Myanmar perlu juga segera dilakukan.

"Contohlah kebijakan yang sudah dilakukan oleh Turki dan Malaysia. Tidak cukup memgirimkan Menlu ke Myanmar, atau Jokowi takut dengan keberadaan Cina dibalik kekuatan Myanmar," ujar Muslim disampaikan melalui komunikasi langsung dari Mekkah Almukaromah.

Sebelum menutup komunikasi, Muslim meminta Presiden Jokowi agar dapat mencontoh Pak Anies Baswedan.

"Jokowi seharusnya mengambil contoh pak Anis Baswedan yang tegas, berani membuat pernyataan walaupun beliau bukan presiden atau gubernur yang belum dilantik," pungkasnya.

Seperti diketahui, puluhan ribu pengungsi Rohingya lari menyelamatkan diri dari pembantaian. Bangladesh, Malaysia, Indonesia terutama di Aceh pelarian asal Myanmar tersebut kini ditampung.

Pada tahun 2016 lalu, pembantaian yang telah terjadi, militer dan biksu Myanmar membakar 1.200 rumah hingga rata dengan tanah di beberapa kampung tempat tinggal umat Islam Rohingya di Myanmar.

Hal tersebut diungkapkan lembaga internasional, Human Rights Watch, yang juga mengeluarkan sejumlah foto satelit yang memperlihatkan sekitar 820 struktur dihancurkan antara 10 hingga 18 November lalu.

Agustus tahun ini, dari informasi awal sebanyak ratusan kaum muslim Rohingya tewas dibantai militer Myanmar.(bh/db)

Share : |

 
Berita Terkait Rohingya
Nelayan Selamatkan Para Pengungsi Etnis Rohingya Terdampar di Laut Aceh
DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya
Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas dalam Sebulan, kata MSF
BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]