Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Uighur
Anggota Komisi III DPR Minta Peran Aktif Indonesia Bantu Etnis Uighur
2018-12-22 06:24:07

Suasana didepan kedubes Cina di Jakarta Selatan pada Jumat (21/12), ribuan orang kumpul Tolak Genosida Muslim Uyghur.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Indonesia berperan aktif dalam membantu etnis Uighur di China keluar dari problem pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Menurutnya, politik luar negeri Indonesia bebas aktif, sehingga tidak boleh dibayang-bayangi oleh negara lain.

"Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain," ujarnya dalam rilis kepada Parlementaria, Jumat (21/12).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menjelaskan, konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya, sikap politik luar negeri Indonesia tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.

"Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional," tegasnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.

"Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama," tandasnya.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Uighur
Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur?
Anggota Komisi III DPR Minta Peran Aktif Indonesia Bantu Etnis Uighur
Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kekerasan di Uighur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]