Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
2018-07-24 11:17:40

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut Kementerian Hukum dan HAM, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung. Pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan hal ini di hadapan Pimpinan KPK saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

OTT terhadap Kalapas Sukamiskin selalu menimbulkan pertanyaan atas peran orang-orang di Direktorat Jenderla Pemasyarakatan, Kemenkum HAM. Ini juga, kata Sudding, bukan lagu baru. Sudah jadi rahasia umum selalu permainan antara otoritas Lapas dengan para narapidanya.

Jual beli kamar mewah dengan segala fasilitas mewahnya sering didengar masyarakat. Dan KPK pun akhirnya mengungkap temuan ini dalam OTT beberapa waktu lalu. "Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula," harap Anggota F-Hanura DPR itu.

Sudding melihat, kemungkinan besar Kalapas Sukamiskin tidak bermain sendiri. Pejabat di atasnya perlu diungkap pula, agar skandal di Lapas bisa diusut tuntas hingga ke akar masalahnya.

"Ada indikasi kuat, pemberian izin dan fasilitas terhadap para narapidana itu atas sepengetahuan kementerian. Saya kira harus ada yang bertanggung soal Kalapas Sukamiskin ini," ucapnya dalam rapat tersebut.(mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Kelola Dana Rp370 Triliun, KPK - BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangani Nota Kesepahaman
Tingkatkan Soliditas lewat Good Morning KPK
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
Gedung Lama KPK Resmi Jadi Pusat Edukasi Antikorupsi
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
JPU Tuntut Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda 4 Tahun Penjara
16 negara bagian AS gugat Presiden Trump terkait Pembangunan Tembok Perbatasan
Pemerintah Indonesia Harus Sikapi Mahalnya Harga Avtur
Datang ke Surabaya, Prabowo Dapat Dukungan dari Jamaah Thoriqoh Syathoriyyah
4 Desainer Muda Esmod Jakarta, Sukses Tampilkan Karya dalam 'Equilibre' 2019
Lucky Textile, Dukung Imajinasi dan Kreativitas Desainer
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]