Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
2018-07-24 11:17:40

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut Kementerian Hukum dan HAM, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung. Pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan hal ini di hadapan Pimpinan KPK saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

OTT terhadap Kalapas Sukamiskin selalu menimbulkan pertanyaan atas peran orang-orang di Direktorat Jenderla Pemasyarakatan, Kemenkum HAM. Ini juga, kata Sudding, bukan lagu baru. Sudah jadi rahasia umum selalu permainan antara otoritas Lapas dengan para narapidanya.

Jual beli kamar mewah dengan segala fasilitas mewahnya sering didengar masyarakat. Dan KPK pun akhirnya mengungkap temuan ini dalam OTT beberapa waktu lalu. "Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula," harap Anggota F-Hanura DPR itu.

Sudding melihat, kemungkinan besar Kalapas Sukamiskin tidak bermain sendiri. Pejabat di atasnya perlu diungkap pula, agar skandal di Lapas bisa diusut tuntas hingga ke akar masalahnya.

"Ada indikasi kuat, pemberian izin dan fasilitas terhadap para narapidana itu atas sepengetahuan kementerian. Saya kira harus ada yang bertanggung soal Kalapas Sukamiskin ini," ucapnya dalam rapat tersebut.(mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]