JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemindahan ibu kota tengah menjadi pembicaraan hangat masyarakat. Hal ini menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Hal ini pun mendapat sorotan dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak lagi membahas pemindahan ibu kota. Pasalnya, ada persoalan yang lebih serius, yakni mengenai kasus kerusuhan di Papua.
"Saya minta tunda dahulu mengenai pemindahan ibu kota, tunda dulu. Ada hal yang lebih mendesak lagi ada gejolak di Papua dan Papua Barat," ujar Amien Rais dalam sambutannya di Milad ke-21 PAN di Kolong Tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Mantan Ketua MPR ini juga berpesan supaya Presiden Jokowi untuk tidak menganggap remeh permasalahan yang terjadi di Papua. Sebab apabila tidak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia.
Amien mengungkapkan, ada United Liberation Movement for West Papua atau gerakan pembebasan Papua Barat. Gerakan ini salah satu agendanya adalah referendum bisa melepaskan diri dari NKRI.
"Jadi, pesan saya kepada Pak Jokowi, lihat United Liberation Movement for West Papua, Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, sudah mengagendakan agar referendum disidangkan untuk Majelis Umum yang akan datang, Desember tahun ini. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh," tegas Amien Rais, yang dikenal sebagai tokoh cedekiawan yang dijuluki lokomotif reformasi Indonesia.
Amien melanjutkan bahwa Uni Soviet dan Yugoslavia tidak jadi bagian dari negara karena tidak bisa menjaga kedaulatannya. Sehingga apabila pemerintah tidak bisa menjaga Papua, maka bisa saja seperti dua negara tersebut.
"Negara super power yang setara Amerika kemudian sekarang sudah bubar enggak ada lagi. Padahal Yugoslavia negara makmur tapi sudah bubar," ungkapnya.
Sementara mengenai mahasiswa Papua yang mendapat cibiran rasis di sejumlah daerah, Amien enggan menanggapinya. Menurut dia, yang terpenting saat ini pemerintah tidak mencari-cari kesalahan, namun menjaga Papua supaya tetap menjadi bagian dari NKRI.
"Saya tidak ingin katakan siapa salah, siapa benar tapi jangan sampai terlambat, nasi sudah jadi bubur enggak bisa jadi nasi lagi," pungkasnya.(fab/jawapos/bh/sya)
|
