JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Asfihani (F-PD) mengeluhkan program PLN banyak yang tidak berjalan dilapangan, karena itu, dia mengusulkan agar anggaran Rp. 10 Triliun untuk subsidi listrik yang diberikan kepada PLN dialihkan saja kepada Kementerian ESDM khususnya Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi energi (Dirjen EBTKE) dan Dirjen Ketenagalistrikan.
"Banyak sekali program pemerintah gagal karena memang program PLN banyak yang tidak jalan," tegasnya
Sementara Daryatmo (F-PDIP) mengatakan, rasio elektrifikasi dari tahun 2008-2012 ternyata posisi tiga terendah tingkatnya masih diduduki oleh Propinsi NTB, NTT dan Papua, dan tertinggi yaitu DKI Jakarta, NAD, dan Kepulauan Riau.
"Kalau rasio ini ditampilkan maka membentuk garis sejajar dan persoalan yang muncul itu apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau kementerian jadi ini terkesan kerjanya "as usual"saja," tegasnya. karena memang, rasio elektrifikasi terendah tidak bergeser dan bergerak ke titik puncaknya.
Nur Yasin (F-KB) mengatakan, elektrifikasi walaupun sudah 76 persen ternyata distribusinya masih belum merata diterima oleh rakyat kecil. "Bahkan ada desa di Kaltim walaupun penghasil gas ternyata ada yang masih belum terjangkau listrik, ini harus diperhatikan juga faktor keadilannya," ujarnya.
Dia menambahkan, bahkan ada disejumlah daerah para pelanggan besar mendistribusikan listrik kepada rakyat kecil dengan biaya tinggi. "Temuann kasus ini sangat meresahkan sekali," paparnya.(si/dpr/bhc/rby) |
