Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
HAM
Albert Hasibuan Siap Beri Masukan SBY Soal HAM
Tuesday 10 Jan 2012 21:54:56

Albert Hasibuan menandatangani surat pengangkatannya sebagai anggota Wantimpres (Foto: Dok. Rumgapres)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden SBY melantik Albert Hasibuan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengawali tugas pertamanya, Albert akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, agar terlepas dari beban sejarah pelanggaran HAM pada akhir periode jabatannya 2014 mendatang.

Menurut dia, beban sejarah pelanggaran HAM masa lalu itu di antaranya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang masih menuai kontroversi di tengah masyarakat. Albert menyatakan hal tersebut kepada wartawan, usai acara pelantikan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/1).

Dalam waktu dekat ini, lanjut Albert, dirinya akan mempersiapkan catatan nasihat kepada presiden terkait hal itu. "Indonesia selama ini terbelenggu dan terbebani. Ada semacam beban sejarah yang belum diselesaikan secara tuntas. Jadi berhasil, masalah HAM pada masa lalu itu kita selesaikan, karena presiden mengharapkan kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik, masyarakat akur dan bebas dari beban sejarah," ujarnya.

Diungkapkan, malah HAM saat ini menjadi sorotan lagi, karena terkait tindakan aparat Polri dan TNI dalam menangani aksi-aksi protes masyarakat, seperti kasus Mesuji, Bima, dan lain sebagainya. Kasus pencurian sandal oleh anak di bawah umur yang terjadi di Palu baru-baru ini, juga turut menjadi perhatiannya.

"Saya memperhatikan HAM di masyarakat banyak pelanggaran, baik dilakukan aparat maupun masyarakat sendiri. Jadi, ini yang dinamakan pelanggaran HAM secara horizontal. Untuk itu, saya akan jadikan masalah HAM sebagai catatan untuk kemudian saya berikan nasehat ke presiden, bagaimana masalah HAM bisa diselesaikan," jelas Albert. .

Sebelumnya, Presiden SBY melantik sembilan anggota Wantimpres di berbagai bidang pada 25 Januari 2010 lalu. Namun, seorang anggota Wantimpres Jimly Ashidique mengundurkan diri dari keanggotaan pada Juli 2010. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 2/M/2012, Albert Hasibuan diangkat menggantikan Jimly. Ia segera bergabung dnegan anggota Watimpres bersama KH. Ma'ruf Amin, Meutia Hatta Swasono, Ginandjar Kartasasmita, Widodo AS, Hassan Wirajuda , Ryaas Rasyid, dan Siti Fadilah Supari.(dbs/wmr)


 
Berita Terkait HAM
 
Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
 
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
 
Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
 
Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
 
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]