Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Papua
Ace Hasan Sayangkan Pernyataan Mensos Soal Pemindahan Pegawai ke Papua
2021-07-17 22:02:42

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Sosial ke Papua tidak tepat. Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Papua merupakan tempat buangan.

"Pernyataannya sangat tidak tepat, justru sebaliknya. Seharusnya ASN yang memiliki kinerja terbaik harus dikirimkan ke Papua, bukan malah yang berkinerja buruk," kata Ace dalam keterangan pers yang diterima awak media, Kamis (15/7).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, Mensos Risma sebaiknya memberikan sanksi yang edukatif kepada bawahannya agar kinerja mereka membaik. "Misalnya, tempatkan di daerah yang tingkat pengawasan terhadap kinerjanya dari masyarakat yang tinggi agar dia bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan," pungkasnya.

Ace menyampaikan pernyataan yang disampaikan Mensos tersebut tidak memiliki sense of Indonesia centris sebagaimana menjadi visi besar Presiden Jokowi. "Pernyataan itu tidak tepat disampaikan, Ibu Mensos tidak memiliki sense of Indonesia centris sebagaimana yang menjadi visi besar Presiden Jokowi," sebut legislator dapil Jawa Barat II itu.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini kembali meluapkan amarahnya kepada anak buahnya yang berstatus ASN. Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja. Persoalan tersebut bermula saat sejumlah ASN Kemensos tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat institusinya.(tn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]